Sri Mul Perlu Lebih Rendah Hati

JAKARTA - Rumah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tak luput dari penjarahan massa. Menyikapi kejadian ini, Sri Mulyani disarankan untuk lebih rendah hati.

 

Rumah Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor III, Tangerang Selatan, Banten kena jarah massa, Minggu (31/8/2025) dini hari. Minggu siang, sejumlah barang masih berserakan di depan rumah tersebut.

 

Setelah penjarahan itu, akses jalan menuju kediaman bendahara negara tersebut dipasangi portal. Penjagaan ketat dilakukan aparat keamanan. Sejumlah warga terlihat berkumpul menyaksikan kondisi rumah yang porak-poranda pasca-penjarahan.

 

Setelah penjarahan ini, muncul isu bahwa Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Menyikapi kabar ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung melakukan klarifikasi. Dia memastikan, isu itu tidak benar. "Tidak," tegas Airlangga, usai mengikuti Rapat Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

 

Rapat berlangsung sekitar dua jam. Airlangga menerangkan, Sri Mulyani hadir dalam rapat. "Ibu (Sri Mulyani) ikut rapat," ungkap mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

 

Airlangga melanjutkan, rapat kabinet ini berisi pengarahan dari Presiden. Tidak ada paparan yang disampaikan Sri Mulyani maupun menteri lain dalam rapat tersebut.

 

Sri Mulyani sebenarnya bukan pejabat yang bertipe memperlihatkan kemewahan seperti sebagian anggota DPR. Rumahnya ikut kena jarah massa disinyalir karena banyaknya pungutan dan kenaikan pajak selama ini. Terlebih lagi dengan sikapnya yang tegas dan ketat dalam mengeluarkan anggaran.

 

Atas kondisi ini, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyarankan Sri Mulyani untuk lebih rendah hati. "Perlu lebih rendah hati,” ucap Wijayanto, saat dihubungi Tangselpos.id, (31/8/2025).

 

Selanjutnya, untuk tugas-tugas dan pernyataan ke publik mengenai perpajakan, Sri Mulyani harus mulai berbagai peran dengan wakil-wakilnya. Saat ini, ada tiga Wakil Menteri Keuangan. Mereka adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.

 

“Perlu lebih memanfaatkan wakil-wakilnya untuk berbagai peran strategis. Berbagai beban dan berbagi risiko," pesan Wijayanto.

 

Wijayanto melanjutkan, selama ini Sri Mulyani mengemban amanat berat. Sri Mulyani harus bisa mempertahankan fiskal negara saat ekonomi mengalami gunjang-ganjing. Di saat yang sama, pengeluaran tetap besar.

 

"Dia harus bermanuver menyelamatkan fiskal negara dengan berutang," imbuhnya.

 

Kebijakan Sri Mulyani kadang tidak popular. Menurut Wijayanto, seorang Menteri Keuangan memang harus siap dengan hal ini. "Namun, penjarahan rumah Sri Mulyani adalah respons yang terlalu berlebihan dan sangat tidak bisa diterima nurani," tegasnya.

 

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, beberapa hal yang dianggap menyulut kemarahan publik ke Sri Mulyani di tengah situasi panas ini. Selama ini, kata dia, banyak curhatan masyarakat menengah yang diburu petugas pajak. Sementara, wajib pajak kakap banyak yang seperti santai-santai saja.

 

Kemudian soal komunikasi publik. Pernyataan Sri Mulyani soal nasib guru dan dosen serta menyamakan pajak dan zakat menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. “Cara komunikasi seperti itu harus dihentikan,” ucapnya.