Peminat Transmigrasi Capai 8 Ribu KK

JAKARTA - Minat masyarakat ikut program transmigrasi saat ini sangat tinggi. Tapi, proses seleksi tetap dilakukan agar transmigran yang datang ke kawasan transmigrasi benar-benar memberi manfaat positif dengan keahlian yang dimiliki.

 

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, tingginya minat masyarakat tercermin dari jumlah pendaftar program ini mencapai 8 ribu Kepala Keluarga (KK) hingga Juli 2025. Hal ini menunjukkan, program transmigrasi mendapat perhatian besar dari masyarakat.

 

Meski demikian, Kementrans tidak bisa langsung mengirimkan seluruh peminat ke tempat transmigran. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

 

Salah satunya seleksi bagi pendatang dari luar daerah. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterampilan atau keahlian khusus,” ujar Iftitah dalam keterangan resminya, Sabtu (6/9/2025).

 

Dijelaskan, seleksi bagi pendatang diperlukan agar ketika mereka tiba di wilayah transmigran baru bisa memberikan dampak yang positif, baik kepada lingkungan maupun masyarakat setempat.

 

“Jadi, bukan lagi orang-orang yang terbuang. Kami betul-betul lakukan seleksi secara baik,” tegasnya.

 

Selain itu, pengiriman transmigran juga dilakukan berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tetap memperhatikan komposisi yang lebih besar untuk transmigrasi lokal.

 

Tahun ini kami fokus pada porsi transmigrasi lokal. Sedangkan Transmigrasi Karya Nusantara dari luar provinsi hanya enam persen,” ujarnya.

 

Sejumlah daerah yang telah menentukan komposisi mayoritas masyarakat lokal sebagai transmigran di antaranya, Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan dengan 76 persen masyarakat lokal dan 24 persen pendatang, Torire Poso- Sulawasi Tengah 70 persen masyarakat lokal dan 30 persen pendatang, Poliwali Mandar Sulawesi Barat 65 persen masyarakat lokal dan 35 persen pendatang, serta Halmahera Tengah, Maluku 80 persen lokal dan 20 persen pendatang.

 

Kami juga berkunjung ke sana (Papua Selatan) pada akhir 2024. Mereka memohon untuk transmigrasi lokal. Sebetulnya, permohonannya 200 KK tapi anggaran yang tersedia hanya cukup 100 KK, sehingga di Papua Selatan itu 100 persen OAP (Orang Asli Papua),” ujarnya.

 

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrans Sigit Mustofa Nurudin menambahkan, program transmigrasi saat ini sudah bertransformasi.

 

Menurut Sigit, permintaan pengiriman warga transmigran kini murni berbasis bottom-up atau dari bawah ke atas. Pemerintah Daerah menjadi pengusul dan pelaksana utama, sementara Pemerintah Pusat hanya mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan dan permintaan daerah.

 

Dia memastikan, Kementrans akan mendorong agar seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat memahami program transmigrasi masa kini bukanlah pengiriman penduduk.

 

Melainkan upaya strategis membangun kawasan terpadu dengan melibatkan dan memprioritaskan masyarakat lokal di tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi.

 

“Transmigrasi hari ini adalah transformasi pembangunan berbasis wilayah. Fokus kita adalah memberdayakan masyarakat lokal agar lebih sejahtera,” ujarnya.