18 Juta Keluarga Akan Dapat Bansos Beras, Zulhas: Ini Bukti Kehadiran Negara

JAKARTA - Pemerintah melanjutkan bantuan beras untuk 18 juta keluarga. Selain untuk menekan harga beras di pasaran, bantuan ini juga untuk melindungi kelompok rentan. Kata Menko Pangan Zulkifli Hasan, bantuan ini bukti kehadiran negara.

 

Jumat (12/9/2025), Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kementerian/Lembaga. Agendanya, membahas stabilisasi harga beras dan melindungi masyarakat. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, rapat tersebut memutuskan untuk melanjutkan bantuan beras kepada masyarakat.

 

Bantuan diberikan mulai September hingga Desember 2025. Sasarannya 18,277 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini merupakan instrumen penting Pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan akses pangan ke masyarakat, sehingga harga beras dapat stabil.

 

"Dengan memperpanjang hingga Desember, kita berharap tekanan harga beras dapat terkendali. Sekaligus melindungi kelompok rentan," kata Zulhas, dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

 

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 13,9 triliun untuk bantuan ini. Secara teknis, program ini akan berjalan paralel dengan upaya penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), stabilisasi pasokan di pasar, dan intervensi harga melalui Bulog.

 

Zulhas berharap, dengan sinergi lintas Kementerian/Lembaga, kondisi pangan nasional tetap aman. Begitu juga dengan masyarakat, agar tidak lagi terbebani tingginya harga beras yang terjadi belakangan ini.

 

"Ini bukti kehadiran negara. Atas arahan Bapak Presiden, Pemerintah bergerak cepat dan menyiapkan dukungan penuh agar rakyat terlindungi dari gejolak harga pangan," terang Ketua Umum PAN ini.

 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan, program ini merupakan lanjutan dari yang sudah dilakukan pada periode Juni-Juli 2025. Sasarannya pun sama, 18,277 juta KPM yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

 

Bantuan ini sebagai bukti kehadiran negara di tengah kondisi sosial ekonomi yang terjadi. "Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas arahan yang diberikan," ucap Arief.

 

Secara teknis, bantuan ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, akhir September 2025 sebanyak 20 kg beras per KPM, sekaligus untuk alokasi September dan Oktober. Kedua, November, dengan 20 kg beras per KPM untuk alokasi November–Desember. 

 

Arief menegaskan, data penerima bansos terus diperbarui Kemensos agar bantuan lebih tepat sasaran. Keberhasilan penyaluran bansos beras periode Juni–Juli 2025 yang mencapai 99,34 persen menjadi tolok ukur untuk distribusi kali ini.

 

Arief optimistis, distribusi September–Desember akan berjalan lebih cepat dan rapi. Program ini merupakan bagian dari penyelenggaraan CPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Bapanas bertindak sebagai koordinator pelaksanaan. Sementara Perum Bulog kembali ditugaskan menyalurkan bantuan di lapangan.

 

Peneliti Indef Sugiyono Madelan mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini memang terlalu tinggi bagi kelompok rentan. Mereka memerlukan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan beras dari Pemerintah.

 

Sugiyono menerangkan, pada September-Desember 2025, merupakan periode produksi beras terendah dalam siklus panen di Indonesia, terutama dalam situasi perubahan iklim. Sehingga, melanjutkan bantuan ini sudah sangat tepat.

 

"Kegiatan bantuan sosial beras sungguh diperlukan untuk keluarga pra sejahtera dalam rangka ketahanan pangan keluarga," ucap Sugiyono, saat dihubungi, Minggu (14/9/2025).

 

Dia menilai, bantuan sosial dalam bentuk beras sangat berguna untuk stabilisasi harga beras di pasar, terutama untuk beras medium. Ketersediaan beras dalam keluarga sangat menentukan ketersediaan dan kecukupan gizi makro masyarakat. "Kemenko Pangan, Bapanas, dan Bulog sudah tepat dalam menyelenggarakan bantuan sosial beras secara natura pada saat ini," pungkas Sugiyono.