Jangan Sampai Ada Penumpang Gelap di Impor Beras Horeka

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Jaelani menyoroti impor beras untuk segmen hotel, restoran dan kafe (horeka) yang memiliki pasar khusus. Pemerintah diminta memperketat pengawasan impor beras khusus ini.

 

Jaelani mengatakan, program impor ini jangan sampai dimanfaatkan oleh penumpang gelap.

 

"Apalagi ada kepentingan untuk memasukkan beras konsumsi umum yang dapat mengganggu pasar dalam negeri," ujarnya, Minggu (14/9/2025).

 

Menurut Jaelani, Pemerintah harus memastikan bahwa jalur distribusi beras impor ini betul - betul terkendali dan tidak bocor ke pasaran umum. Pengawasan mulai dari perizinan, volume hingga distribusi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

 

Kalau untuk kebutuhan horeka, silakan. Tapi jangan sampai ada penyelundupan berkedok impor beras premium, lalu dijual bebas di pasaran. Itu yang harus diantisipasi sejak awal,” tegas politikus PKB ini.

 

Jaelani mengingatkan Pemerintah tetap berpihak pada kepentingan petani lokal. Ketahanan pangan nasional tidak boleh dikompromikan oleh praktik impor yang tidak tepat sasaran.

 

“Prioritas kita tetap meningkatkan produksi beras dalam negeri, memperkuat cadangan pangan dan mensejahterakan petani," tegasnya.

 

Senada, anggota Komisi IV DPR Riyono meminta Pemerintah, Satgas Pangan bersama Bea Cukai mengawasi ketat impor beras khusus horeka ini. Caranya dengan menyesuaikan antara dokumen importasi dengan barang yang datang.

 

Kalau tidak sesuai antara dokumen dan barang yang datang, ya, jangan dibongkar," kata Riyono dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

 

Pemerintah bersama Satgas Pangan, lanjutnya, harus memastikan tidak ada impor beras medium maupun premium yang menumpang impor beras khusus tersebut. Karena akan mengganggu stabilitas harga beras di dalam negeri.

 

Selain itu, Riyono mengingatkan janji Pemerintah yang tidak akan mengimpor beras medium untuk masyarakat umum selama tiga bulan ke depan. "Kita akan awasi terus janji ini," tegas politikus PKS ini.

 

Cara mengawasinya dengan menjaga ketersediaan cadangan beras di Bulog agar tetap cukup untuk konsumsi dalam negeri. Tidak perlu cadangan 3,9 juta ton, tapi dengan 2 juta ton sudah mencukupi untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri.

 

Apalagi Oktober dan November akan banyak panen beras, sehingga tidak perlu impor beras medium," kata dia.

 

Pengawasan selanjutnya dengan memantau harga beras di tingkat konsumen. Saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluh harga beras mahal. Sehingga cadangan beras di Bulog untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau bantuan pangan harus segera dikeluarkan untuk menstabilkan harga beras.

 

Semakin lama beras ditahan di Gudang Bulog juga nggak ada fungsinya karena mandatnya hanya 2 juta ton. Sekarang cadangannya mencapai 3,9 juta ton," ungkap dia.

 

Bagaimana tanggapan Kementerian Pertanian (Kementan)? Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, isu impor beras yang beredar di masyarakat perlu diluruskan.

 

Pasalnya, beras yang masuk bukan untuk konsumsi masyarakat luas, melainkan khusus memenuhi kebutuhan restoran tertentu. Seperti restoran Jepang, menggunakan beras khusus berbutir kecil dan restoran Arab serta India yang membutuhkan beras basmati.

 

Impor beras tersebut bersifat terbatas dan spesifik. Tidak bisa disamakan dengan beras konsumsi rumah tangga yang dikategorikan sebagai beras medium, yang produksinya dipastikan cukup dari dalam negeri," ucap Sudaryono di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

 

Sudaryono menekankan komitmen Pemerintah menjaga kedaulatan pangan dengan memastikan tidak ada impor beras medium, sehingga kebutuhan pokok masyarakat tetap dipenuhi dari hasil produksi petani Indonesia sendiri.

 

Selain beras, kata Sudaryono, Pemerintah juga menargetkan tidak melakukan impor jagung pada tahun 2025. Caranya dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri melalui peningkatan produktivitas dan kebijakan pendukung petani.

 

Target serupa juga berlaku pada komoditas gula konsumsi, dengan visi Pemerintah mendorong swasembada untuk menjaga harga stabil dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari negara lain.

 

Sudaryono menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ini.

 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama jajaran juga berkomitmen penuh mewujudkan kemandirian pangan pada tahun 2025.

 

Kita tidak impor lagi untuk beras, jagung dan gula konsumsi tahun 2025," tutup Sudaryono.