BGN Percepat Bangun 806 Dapur MBG Di Daerah 3T

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun ini, sebanyak 806 dapur baru alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal berdiri di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Pembangunan dapur MBG itu dibantu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 

Kesepakatan pembangunan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

 

Dadan mengungkapkan, BGN tahun ini mendapatkan anggaran Rp 71 triliun. Dana itu ditargetkan untuk mendirikan 5 ribu SPPG yang dapat melayani 17,5 juta penerima manfaat. Namun seiring berjalannya waktu, target program MBG diperluas oleh Presiden Prabowo Subianto. Jumlah penerima manfaat kini ditingkatkan menjadi 82,9 juta orang.

 

“Saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU, bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan untuk bangun SPPG, sehingga nanti untuk daerahdaerah terpencil saya kira dana APBN akan ada,” kata Dadan.

 

Dadan mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 8.344 SPPG yang berdiri di berbagai daerah.

 

Menariknya, seluruh fasilitas itu terbangun murni dari kontribusi masyarakat tanpa melibatkan dana APBN. “Jadi, ini kontribusi masyarakat yang luar biasa,” pujinya.

 

Di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pembangunan dapur MBG akan berfokus pada daerah 3T. Saat ini, ada 806 titik yang memenuhi syarat di daerah 3T. Dari 806 ini, nanti 264 akan dibangun oleh Menteri PU dan 542 diserahkan kembali kepada BGN. “Pokoknya kita akan bantu all out,” kata Tito.

 

Tito menjelaskan, 264 titik tersebut juga telah diverifikasi oleh Kementerian PU. Sebanyak 11 di antara lokasi tersebut berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sedangkan, 542 titik sisanya akan diserahkan sepenuhnya kepada BGN teknis pengembangannya, baik itu pembangunan dengan dukungan pendanaan mitra, Pemda, maupun dengan menggunakan anggaran BGN.

 

Untuk mempercepat pembangunan SPPG di daerah 3T, kata Tito, sebanyak 141 satuan tugas (satgas) dibentuk.

 

“Mereka tugas utamanya memfasilitasi mulai dari menyiapkan lahan untuk SPPG, dan lainnya,” jelas Tito.

 

Menteri PU Dody Hanggodo mengaku telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 1 triliun untuk membangun 264 unit SPPG. Dia mengatakan, MBG bukan sekadar program sosial, tapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional.

 

“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan dan UMKM,” ujar Dody.

 

Menurutnya, PU bersama BGN juga menyiapkan prototipe SPPG yang telah ditetapkan lewat Kepmen PU Nomor 628 Tahun 2025, dengan tiga unit percontohan di Jambi, Banjar, dan Kebumen.

 

“Fokus percepatan pembangunan diarahkan ke wilayah 3T dan PLBN, karena kebutuhan layanan gizi sangat mendesak,” tegas Dody.