Program MBG di Banten Baru Tersalur 887 Ribu dari Target 2,5 Juta Penerima

SERANG - Pemprov Banten mulai melakukan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah sebelumnya banyak ditemukan berbagai persoalan di lapangan. Evaluasi itu akan dilakukan menyeluruh, dengan membentuk tim koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten.

 

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten, Lukman, mengakui jika koordinasi antara Pemda dengan pihak SPPG selama ini tidak terjalin dengan baik, sehingga berbagai persoalan muncul dari mulai satu sekolah yang bekerjasama dengan delapan SPPG sampai siswa yang keracunan.

 

“Kita nyari datanya saja susah. Mungkin mereka menganggapnya kita tidak ada kaitan, karena SPPG hanya pelaksana saja,” katanya, Selasa (23/9/2025).

 

Oleh karena itu, untuk menghindari berbagai kejadian di atas, Pemprov Banten akan mengintensifkan koordinasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan MBG ini, dari mulai Disdik Kabupaten/Kota, BPOM, Dinkes serta pihak SPPG itu sendiri.

 

“Sebenarnya kalau koordinasi antar pemerintah sih sudah berjalan baik,” pungkasnya.

 

Selain itu, hasil evaluasi yang dilakukan setiap SPPG harus memberdayakan tim baik dari BPOM maupun Dinkes untuk memastikan kualitas gizi dan kelayakan konsumsinya benar-benar terjaga, sehingga ketika MBG itu sampai ke sekolah masih bisa dikonsumsi dengan baik.

 

Dikatakan Lukman, saat ini sudah ada 887.000 penerima manfaat MBG yang tersalurkan dari jenjang tingkat TK sampai SMA sederajat dengan target 2,5 juta penerima manfaat. Saat ini, Pemprov juga sudah membuat sekretaris pusat komunikasi dan koordinasi MBG di Provinsi Banten, yang berlokasi di Gedung Negara Provinsi Banten.

 

“Berdasarkan data yang kami terima, sudah ada sekitar 270 SPPG yang beroperasi,” ujarnya.

 

Sementara, Gubernur Banten Andra Soni, meminta posko MBG itu bisa berjalan efektif dan optimal, sehingga pelaksanaan MBG di Provinsi Banten bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

 

“Posko itu, juga harus dilengkapi dengan validasi data jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah, jumlah SPPG-nya serta tim yang dilibatkan,” imbuhnya. (bnn)