Sektor Pertanian Hadapi Krisis Serius Kebijakan Kementan Masih Tambal Sulam

JAKARTA - Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) digelar setiap 24 September 2025 diwarnai aksi demontrasi petani dan buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Unjuk rasa ini seiring dengan kondisi pertanian yang dinilai mengalami krisis serius. Sementara kebijakan masih tambal sulam.

 

Massa aksi tiba di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen menjelang siang dengan membawa sejumlah atribut, baik bendera, spanduk, poster hingga hasil bumi. Setibanya, mereka langsung menaruh hasil bumi seperti singkong hingga sayur mayur di depan gerbang utama Kompleks Parlemen.

 

Menanggapi itu, anggota Komisi IV DPR Jaelani menegaskan, peringatan Hari Tani Nasional 24 September harus menjadi momentum Pemerintah menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian Indonesia. Soalnya selama ini sektor pertanian tengah menghadapi krisis serius, mulai dari keterbatasan modal, lahan sempit, hingga harga produk yang tidak stabil.

 

Jika tidak, dia khawatir sektor pertanian akan semakin tidak menarik bagi generasi muda Indonesia sehingga akan mengancam proses regenerasi petani di tanah air. Saat ini, banyak anak muda dari keluar ga petani enggan meneruskan usaha keluarga mereka. Para anak muda dari keluarga petani memilih untuk merantau karena ragu terhadap kesejahteraan dari sektor pertanian.

 

Mereka baru mau jadi petani jika sudah tidak ada alternatif pekerjaan lain. "Ini ironis mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional,” kata politikus PKB ini.

 

Dia menyebut sejumlah indikator yang menunjukkan petani masih bergulat dengan persoalan klasik. Seperti keterbatasan modal, harga produk yang tidak stabil, kepemilikan lahan yang sempit, hingga sarana dan prasarana produksi yang terbatas.

 

Berbagai terobosan kebijakan yang coba digagas belum menunjukkan hasil memuaskan karena bersifat sporadis dan tambal sulam," sentilnya.

 

Dia mengkritik banyak terobosan kebijakan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dan sektor terkait yang bersifat tambal sulam. Akibatnya tidak menyelesaikan akar permasalahan secara komprehensif atau menyeluruh.

 

Jaelani menegaskan, negara harus memiliki peta jalan kebangkitan pertanian nasional. Dengan lahan yang luas dan tanah yang subur, Indonesia semestinya bisa menjadi pusat pengembangan produk pertanian di kawasan ASEAN.

 

Pemerintah perlu mengurai satu per satu solusi, mulai dari mengatasi keterbatasan lahan, permodalan, akses sarana produksi, hingga menjaga stabilitas harga. Berbagai gagasan seperti reforma agraria untuk petani gurem, jaminan pupuk subsidi, akses pembiayaan dari bank Pemerintah, hingga stabilisasi harga harus segera dieksekusi.

 

Upaya membangkitkan pertanian nasional ini makin mendesak, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan program swasembada pangan. "Tanpa peta jalan yang jelas, target tersebut akan sulit tercapai,” tegasnya.

 

Anggota Komisi V DPR Saadiah Uluputty menambahkan, hilirisasi pertanian harus dipandang sebagai proyek kebangsaan, bukan semata urusan ekonomi. Sebab penguatan hilirisasi menjadi pintu emas bagi kebangkitan ekonomi di Indonesia. "Hilirisasi tidak hanya bicara soal keuntungan ekonomi, tetapi juga kedaulatan pangan, kemandirian desa, dan pengurangan ketimpangan wilayah," ujar Saadiah dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).

 

Saadiah menyebut sejumlah tantangan yang kerap menghambat hilirisasi. Mulai dari birokrasi yang berbelit, lemahnya koordinasi lintas kementerian, hingga minimnya keberpihakan kebijakan. Karena itu, kebijakan anggaran agar diarahkan untuk memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

 

Peringatan Hari Tani Nasional, harap Saadiah, harus menjadi momentum untuk memastikan hilirisasi benar-benar berjalan. keberpihakan nyata, jargon hilirisasi hanya berhenti di dokumen perencanaan.

 

Selain peran negara, ia menilai partisipasi masyarakat sangat penting. Koperasi tani, kelompok usaha, hingga inisiatif lokal harus diberi ruang tumbuh agar hilirisasi benar-benar berpihak pada rakyat. “Hilirisasi sejatinya soal distribusi keadilan. Petani sebagai produsen utama tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling dirugikan," tandas politikus PKS ini.

 

Sementara, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera membentuk lembaga khusus dalam rangka menjalankan dan mewujudkan semangat reforma agraria.

 

"Kami ingin ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria. Soalnya sudah berulang kali dari era Presiden Megawati kami mengusulkan, tapi ditolak," kata Sekjen KPA Dewi Kartika yang mewakili 139 organisasi petani dan nelayan, kemarin.

 

Dewi mengklaim, sekitar 12 ribu petani berdemonstrasi ke Jakarta menuntut pemerintah menuntaskan 24 masalah struktural agraria dan sembilan langkah perbaikan. Selain di Jakarta, sekitar tiga belas ribu petani lainnya akan berdemonstrasi di berbagai tempat sebagai dukungan terhadap tuntutan reformasi agraria sejati.