OJK Banten Dorong Pemkab Pandeglang Percepat Transaksi Keuangan Digital

PANDEGLANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten mendorong seluruh daerah untuk mempercepat dan memperluas akses keuangan berbasis digital. Di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang dinilai menjadi daerah yang cukup minim terkait akses keuangan digital.

 

“Fungsi TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, red) ini kan mempercepat akses keuangan, salah satunya mendigitalisasikan transaksi keuangan termasuk di Pandeglang ini,” kata Kepala Kantor OJK Banten, Adi Dharma, usai menghadiri rapat pleno penetapan program kerja TPAKD Kabupaten Pandeglang, di S’ Rizki Hotel, Pandeglang, Selasa (30/9/2025).

 

Dalam rapat tersebut, pihaknya membangun komitmen dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang serta perbankan untuk mempercepat akses keuangan daerah yang meliputi sektor pariwisata, UMKM, pendidikan dan lainnya agar segera menerapkan transaksi non tunai atau cashless.

 

“Mungkin kendalanya (penerapan transaksi keuangan di Pandeglang, red) belum ada akses keuangan saja dan akses informasi, sehingga banyak saudara-saudara kita yang belum menggunakan lembaga keuangan untuk membantu mengembangkan usahanya,” kata dia.

 

Terkait keamanan transaksi digital, Adi memastikan jaminan keamanan transaksi selama memang sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan itu aman. “Kalau keamanan selama ini no issue, Insyaallah aman,” tutupnya.

 

Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Asep Rahmat berharap, rapat ini tidak hanya untuk berkumpul untuk meresmikan program kerja tetapi juga untuk menyatukan visi dan langkah strategis. Nantinya program kerja yang telah dibahas bersama menjadi upaya dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

 

"Program-progam ini mencakup berbagai inisiatif, mulai dari edukasi keuangan baik untuk masyarakat maupun untuk pelajar melalui satu rekening satu pelajar, perluasan layanan perbankan di daerah terpencil, peningkatan penggunaan Qris pada merchant UMKM, hingga pengembangan desa wisata untuk mendukung sektor-sektor unggulan lokal," ungkap Asep Rahmat, ketika menyampaikan sambutan Bupati Raden Dewi Setiani.

 

Sementara, Asisten Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Nuriah menyampaikan, pemerintah daerah mendorong agar masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan melalui lembaga perbankan serta digitalisasi keuangan yang terdaftar di OJK.

 

“Rakor ini output-nya adalah bagaimana masyarakat ini melek terhadap sistem keuangan, tidak lagi mereka belanja tunai dan sudah mulai bergeser ke transaksi non tunai atau cashless. Kita juga ada program Desa Digital, Desa Pariwisata, tabungan anak sekolah yang arahnya ke transaksi perbankan,” kata Nuriah.

 

Ke depan Pemkab Pandeglang juga akan intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mau menyimpan uangnya di perbankan. Ditanya soal masih rendahnya akses keuangan di Pandeglang, Nuriah menyebut, hal tersebut karena belum adanya sinkronisasi data dari perbankan dengan pemerintah daerah. Seperti Bank Mandiri yang mengelola penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), namun sistem pelaporannya belum diterima oleh pemerintah daerah. “Nanti kita bersurat (ke perbankan, red), tadi kata OJK kalau mereka tidak memberikan datanya akan dilaporkan ke OJK dan OJK yang akan menindaklanjuti,” pungkasnya.(*)