Dua Tahun Hadapi Tekanan Berat Pasar Global, Michelin Diharapkan Tidak PHK Karyawan

JAKARTA - Kabar akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 280 karyawan PT Multistrada Arah Sarana (MAS), produsen ban Michelin di Indonesia, menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah pun berharap ada dialog untuk mencegah terjadinya PHK.

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan manajemen PT MAS agar tidak menjadikan PHK sebagai langkah pertama dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Pemerintah mendorong dialog bipartit antara manajemen dan pekerja untuk mencari solusi bersama yang adil.

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan hal tersebut usai pertemuan dengan pihak manajemen dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/11/2025).

 

“Kami minta kedua belah pihak mengedepankan dialog bipartit antara manajemen dan pekerja terkait rencana PHK terhadap 280 karyawan. PHK harus menjadi opsi terakhir, bukan langkah pertama,” tegas Afriansyah.

 

Rencana efisiensi ini berpotensi berdampak pada 280 dari total 2.800 pekerja yang ada di pabrik MAS. Afriansyah menekankan agar industri manufaktur besar tetap mencari langkah adaptif tanpa mengorbankan hak pekerja.

 

“Kalau pun PHK tidak bisa dihindari karena faktor global, kami menghormati kebijakan perusahaan. Tapi kami berharap MAS tetap memberikan kontribusi dan menjaga hubungan industrial yang harmonis di Indonesia,” ujarnya.

 

Presiden Direktur MAS Igor Zyemit menjelaskan kebijakan efisiensi tenaga kerja merupakan bagian dari penyesuaian strategis terhadap kondisi pasar global yang tengah menantang. Dia menambahkan, dua tahun terakhir industri ban dunia menghadapi tekanan berat, termasuk dampak kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang mempengaruhi daya saing ekspor.

 

“Kami tetap berupaya menjaga kesejahteraan pekerja, namun penyesuaian ini diperlukan demi keberlangsungan jangka panjang,” ungkap Igor.

 

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang meminta PT Michelin Indonesia menunda rencana PHK terhadap 280 karyawan. Selain itu, dia mendorong perusahaan untuk mengutamakan dialog.

 

“Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, penting agar perusahaan dan pekerja duduk bersama mencari solusi terbaik sebelum memutuskan PHK,” ujar Netty, Rabu (12/11/2025).

 

Sedangkan, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menegaskan, dialog harus diikuti dengan komitmen nyata dari perusahaan. Yakni, untuk menghormati hak-hak pekerja dan tidak menjadikan PHK sebagai pilihan pertama.

 

“Pemerintah juga perlu hadir bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi sebagai pengawas dan penjamin kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, termasuk pencegahan union busting atau tindakan diskriminatif terhadap pengurus serikat,” tegas Mirah kepada Redaksi, Rabu (12/11/2025).

 

Untuk mengetahui pandangan Mirah Sumirat mengenai langkah Pemerintah menangani ancaman PHK di PT MAS atau produsen ban Michelin di Indonesia, berikut wawancaranya.

 

Apa penilaian Anda mengenai kabar PT Multistrada Arah Sarana (MAS), produsen ban Michelin di Indonesia, akan melakukan PHK?

 

Kami prihatin mendalam atas rencana PHK terhadap sekitar ratusan pekerja itu. Kalau pun ada aksi massa beberapa hari lalu, itu merupakan bentuk protes dan kegelisahan atas ancaman hilangnya mata pencaharian ribuan keluarga pekerja di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

 

Pemerintah meminta PT MAS melakukan dialog sebelum memutuskan PHK karyawan. Apa tanggapan Anda?

 

Saya menghargai inisiatif Pemerintah yang mendorong dialog tiga pihak sebagai langkah awal dalam menghadapi ancaman PHK di perusahaan ban Michelin. Model dialog tripartit, yakni antara Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja, memang merupakan mekanisme yang tepat secara regulasi dan dapat menjadi ruang untuk mencari solusi bersama. Namun, kami menegaskan bahwa dialog harus diikuti dengan komitmen nyata dari perusahaan.

 

Komitmen seperti apa yang Anda maksud?

 

Komitmen untuk menghormati hak-hak pekerja dan tidak menjadikan PHK sebagai pilihan pertama. Pemerintah juga perlu hadir bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi sebagai pengawas dan penjamin kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, termasuk pencegahan union busting atau tindakan diskriminatif terhadap pengurus serikat.

 

Apa yang harus dibahas dalam dialog tripartit?

 

Solusi terbaik bukan hanya membahas kompensasi PHK, tetapi mencarikan alternatif seperti pengurangan jam kerja sementara, redistribusi shift, atau pelatihan dan penempatan kembali (reskilling dan upskilling). Pekerja tidak boleh menanggung sendiri beban efisiensi perusahaan.

 

Selain itu?

 

Arah pembicaraan dalam dialog ini harus jelas. Misal menjaga kelangsungan usaha, tetapi juga menjamin keberlanjutan penghidupan pekerjanya.

 

Apa yang harus diperhatikan jika akhirnya terjadi PHK?

 

PHK harus menjadi langkah terakhir, bukan keputusan sepihak yang diambil tanpa dialog sosial yang terbuka dan adil. Perusahaan multinasional seperti Michelin harus mengedepankan tanggung jawab sosial dan moral. Pekerja bukan sekadar angka dalam laporan efisiensi, tetapi manusia yang telah memberi kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan.