Capaian Pajak Daerah Tangsel Moncer, PBB dan BPHTB Lampaui Target

SERPONG — Kinerja penerimaan pajak daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus menunjukkan tren positif jelang akhir tahun. Sejumlah pos pajak bahkan telah melampaui target, sementara optimalisasi terus digenjot untuk menutup kekurangan pada sektor lain. 

 

Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel, Rahayu Sayekti saat dijumpai di wilayah Serpong, Senin (17/11).

 

Wanita yang akrab disapa Ayu ini mengungkapkan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu penyumbang capaian tertinggi. 

 

"Dari target Rp462 miliar, hingga 14 November 2025 realisasinya sudah mencapai Rp480.010.929.988 atau 103,90 persen. PBB sudah capai target,” ujar Ayu.

 

Tak hanya PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga mencatat capaian memuaskan. Dari target Rp678 miliar, realisasi sudah menembus Rp711.051.134.903 atau 104,87 persen. Meski target telah terlampaui, Bapenda tetap melanjutkan penagihan dan kegiatan jemput bola di kelurahan, kecamatan, hingga balai warga.

 

“Program keliling masih berjalan sampai akhir November,” ucap Ayu.

 

Sektor lain yang mencatat capaian di atas 100 persen antara lain pajak restoran atau PBJT Makan Minum, dengan realisasi Rp441.532.875.189 atau 102,68 persen dari target Rp430 miliar.

 

Pajak hotel juga menyumbang capaian positif. Dari target Rp43 miliar, realisasinya mencapai Rp46.467.534.041 atau 108,06 persen. 

 

"Sementara pajak hiburan mencapai Rp50.495.720.622 atau 105,20 persen dari target Rp48 miliar," imbuh Ayu.

 

Meski begitu, masih ada sejumlah mata pajak yang belum mencapai target. Secara keseluruhan, realisasi pajak daerah dari 10 jenis pajak, termasuk opsen, mencapai 93,37 persen. Dari total target Rp2.685.634.195.643, telah terkumpul Rp2.507.626.561.124.

 

Ayu menjelaskan, beberapa sektor pajak masih bergerak lambat, seperti air tanah, reklame, dan parkir. Untuk pajak listrik, realisasi biasanya baru masuk di tanggal 20 setiap bulannya.

 

“Air tanah itu pemakaiannya sudah tidak banyak. Wajib pajaknya juga sedikit karena sudah beralih. Untuk parkir, kita terus meningkatkan pengecekan omset,” jelasnya.

 

Di sektor opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), tantangan terbesar berada pada BBNKB. Hal ini dipengaruhi kebijakan bebas biaya balik nama untuk kendaraan lokal serta tren masyarakat yang lebih banyak membeli mobil listrik bersubsidi, sehingga pajaknya tidak masuk ke daerah.

 

Untuk mengejar target 100 persen, Bapenda menggencarkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan perangkat wilayah dalam penagihan piutang PKB. Edukasi kepada wajib pajak dilakukan bersamaan dengan kegiatan lapangan.

 

“Upaya optimalisasi tetap kita lakukan, bahkan untuk pajak yang sudah 100 persen pun tetap kita genjot untuk menutup kekurangan sektor lain,” kata Rahayu.

 

Ia juga mengingatkan bahwa program diskon pajak daerah masih berlaku hingga 29 Desember 2025. 

 

Diskon diberikan untuk tunggakan pajak tahun 2014 ke bawah sebesar 75 persen, dan tahun 2015–2024 sebesar 30 persen.

 

“Program ini signifikan meningkatkan pembayaran, terutama menjelang akhir tahun ketika banyak orang ingin menyelesaikan transaksi yang mensyaratkan lunas PBB,” ujarnya.

 

Ayu berharap capaian pajak yang sudah melampaui target dapat menutupi sektor-sektor yang masih rendah, sehingga realisasi pajak daerah 2025 dapat mencapai angka terbaik.