Basuki Pede, Pembangunan IKN Tetap Berlanjut

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono percaya diri pembangunan IKN tetap berlanjut. Rasa yakin itu muncul setelah dua “sinyal politik” menguat: terbitnya Perpres 79/2025 soal sistem penggajian ASN, dan kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPR ke IKN. 

 

Pemerintah baru saja mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur sistem penggajian baru bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program percepatan peningkatan kesejahteraan ASN. 

 

Meski belum dipastikan kapan kebijakan itu mulai berlaku, Perpres 79/2025 dapat dilihat sebagai sinyal pemerintahan Prabowo Subianto tengah menata ulang fondasi birokrasi nasional. Termasuk menyiapkan struktur ASN yang bakal mengisi dan menjalankan roda pemerintahan di IKN. 

 

Dukungan terhadap pembangunan IKN pun semakin kuat dengan kunjungan kerja Banggar DPR pada 19-20 November 2025 ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kunjungan ini tidak hanya menjadi simbol dukungan politik, tetapi juga mengamankan landasan finansial IKN untuk tahun-tahun mendatang. 

 

Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun,” kata Basuki saat rapat koordinasi dengan Banggar DPR di IKN, Rabu (19/11/2025). 

 

Basuki mengatakan, adanya kepastian anggaran jangka menengah dan kehadiran lengkap delegasi DPR, telah memperkuat posisi bahwa pembangunan IKN merupakan agenda prioritas negara lintas pemerintahan. Kekhawatiran sekelompok orang bahwa IKN mangkrak, telah terbantahkan. 

 

Basuki juga memaparkan progres pembangunan Tahap II yang kini fokus pada kawasan legislatif dan yudikatif yang dibagi dalam tiga batch pekerjaan. 

 

Batch 1 (2025) menunjukkan progres rata-rata 76 persen dan berada pada tahap penyelesaian kontrak tahun tunggal. Batch 2 (2025–2027) mencakup tiga paket fisik dan enam paket manajemen yang telah terkontrak, sementara proses kontrak dengan penyedia jasa masih berlangsung. Adapun batch 3 (2026–2028) kini berada pada tahap persiapan tender. 

 

Selain itu, terdapat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan 17 calon penggagas dan estimasi investasi Rp 158,73 triliun, terutama pada sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT). 

 

Investasi swasta murni juga terus tumbuh. Tercatat, ada 50 investor yang telah menandatangani kerja sama di sektor pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial, dengan nilai mencapai sekitar Rp 66 triliun. Total estimasi investasi non-APBN ini bahkan lebih dari dua kali lipat anggaran negara untuk periode 2025–2029. 

 

Di tempat yang sama, Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR, Syarif Abdullah Alkadrie, menegaskan bahwa progres pembangunan IKN sangat signifikan. 

 

“Kita berharap dalam beberapa tahun ke depan IKN sudah menjadi kota yang ramai dan sukses dalam menjalankan proses pemindahan ibu kota negara,” ungkapnya. 

 

Ia juga menyoroti pentingnya peran Kalimantan Timur dalam perekonomian nasional serta statusnya sebagai lumbung energi yang ditetapkan sebagai ibu kota politik. “Kehadiran kami untuk memastikan secara langsung perkembangan ekonomi, realisasi APBN dan berbagai tantangan fiskal yang dihadapi,” ujarnya. 

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa IKN telah memberi manfaat nyata bagi daerah. “2 tahun pertama pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi di Kaltim pernah mencapai 7 persen,” ujarnya.