Jokowi: Saya Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP

SOLO - Presiden ke-7 RI Jokowi angkat bicara soal heboh bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi yang namanya ditarik-tarik dalam polemik ini, membantah pernah meresmikan Bandara IMIP. 

 

"Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali," kata Jokowi kepada wartawan di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah Jumat (28/11/2025) siang. 

 

Dalam 10 tahun kepemimpinannya, memang banyak bandara yang telah diresmikannya. Salah satunya, bandara di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah. 

 

"Seingat saya, yang saya resmikan Bandara Maleo di Morowali. Itu yang bikin Pemerintah," sambung eks Wali Kota Solo ini. 

 

Bandara Maleo ini berbeda dengan Bandara IMIP. Bandara Maleo berstatus internasional dan dibangun oleh Pemerintah sejak tahun 2007. Bandara Maleo ini melayani penerbangan domestik dan internasional.

 

Sedangkan Bandara IMIP ini 100 persen milik swasta. Statusnya hanya bandara privat, bukan untuk komersil. Sehingga tidak melayani rute penerbangan penumpang reguler atau pun internasional. Namun, izin pengawasannya tetap berada di bawah Kementerian Perhubungan. 

 

Jokowi pun tak terlalu risau dengan isu tak benar yang kerap dialamatkan kepadanya. Dia mengaku sudah biasa disudutkan dengan berbagai berita negatif yang beredar di masyarakat. 

"Ya, semua hal yang nggak baik, kan, ditariknya ke saya," cetus Jokowi sembari tersenyum. 

 

Sekadar mengingatkan, polemik bandara khusus PT IMIP ramai setelah Menhan Sjafrie mengungkit keberadaan bandara yang tak ada perangkat negara saat menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025). 

 

Keberadaan bandara itu, kata Menhan, mengancam kedaulatan ekonomi bahkan negara. "Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," kata Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan itu. 

 

Dari situs resmi Kemenhan, bandara yang dimaksud berada dekat jalur laut strategis, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III. 

 

Sjafrie menyampaikan pesan tegas kepada seluruh elemen bangsa mengenai komitmen negara dalam memberantas kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional. "Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang," tegas dia. 

 

Merespons ini, Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan, terdapat Korps Pasukan Gerak Cepat yang siap mengamankan obyek vital, termasuk bandara. "TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah. 

 

Mabes TNI mendukung langkah Pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan penuh negara. Pihaknya juga telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan. 

 

"Termasuk aspek perizinan, pengawasan, dan keamanan,” kata Freddy. 

 

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Suntana meluruskan pernyataan Menhan. Dia memastikan bandara tersebut sudah terdaftar di Kemenhub dan telah memenuhi perizinan sesuai aturan. 

 

"Terdaftar, itu (Bandara IMIP) sudah terdaftar. Nggak mungkin bandara nggak terdaftar," tegasnya, Rabu (26/11/2025). 

 

Dikatakan Suntana, sistem pengawasan di bandara dijalankan sesuai prosedur. Pemerintah juga menerjunkan personel tambahan dari berbagai instansi dari Kemenhub, Ditjen Bea dan Cukai, hingga Kepolisian ke bandara yang dimaksud. "Kemarin diperkuat dengan kehadiran personel dari lintas terkait," ujarnya. 

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan meninjau kebutuhan pengawasan petugas Bea Cukai di Bandara IMIP, mengingat bandara memiliki izin khusus. Dia memastikan siap mengirim petugas Bea Cukai dan imigrasi jika diperlukan. 

 

"Kita lihat seperti apa ke depan, harus ada atau nggak?" ujar Purbaya. 

 

Sementara itu, Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Muda Palito Sitorus memastikan tak ada pesawat asing yang lepas landas maupun mendarat di Bandara IMIP. TNI AU, tegasnya, terus memantau aktivitas di bandara tersebut.