Dipimpin Jenderal Bintang 3

JAKARTA - Komisi III DPR mengusulkan agar Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri diubah menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas) Polri. Tujuannya, untuk memperkuat kemampuan Korlantas dalam merespons tantangan mobilitas yang semakin kompleks.

 

Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengatakan, kebutuhan penguatan kelembagaan tak lagi bisa ditunda. Seperti, kemacetan, kecelakaan, hingga digitalisasi layanan publik membutuhkan organisasi yang lebih adaptif dan kuat di level kebijakan nasional.

 

“Komisi III DPR merekomendasikan Korlantas Polri menjadi Balantas Polri atau berpangkat bintang tiga (Komisaris Jenderal),” ujar Hinca saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korlantas Polri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

 

Hinca menegaskan, peningkatan kelembagaan ini dilakukan untuk memastikan transformasi organisasi Polri berjalan sesuai dengan arah kebijakan Kapolri serta ketentuan regulasi yang berlaku.

 

Selain itu, ia meminta Kakorlantas Polri beserta jajaran untuk meningkatkan pengamanan dan pelayanan lalu lintas dalam menghadapi liburan Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru). Pengamanan tersebut akan menjadi ujian besar pertama bagi optimalisasi kinerja Korlantas ke depan.

 

Tentunya, kata Hinca, dengan menjaga pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kegiatan preventif atau pencegahan. Sehingga, dapat mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di seluruh wilayah Indonesia.

 

Komisi III DPR, tambah Hinca, mendukung kinerja Korlantas Polri dalam melakukan optimalisasi atau revitalisasi kerja Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Terutama di bidang penegakan hukum, pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi (regident) melalui Samsat Digital Nasional (SIGNAL) dan SIM Nasional Presisi (SINAR).

 

“Juga Indonesia Safety Driving Center (ISDC) untuk mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang transparan dan akuntabel,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Sumut) ini.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath menambahkan, jabatan Kakorlantas seharusnya dijabat oleh jenderal bintang 3 atau Komjen. Harapannya agar koordinasi akan lebih baik terhadap jajaran Polda se-Indonesia.

 

Seharusnya Kakorlantas berada satu tingkat di atas Kapolda-Kapolda di Indonesia,” kata Rano di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

 

Rano menyebut, peran Polisi Lalu Lintas (Polantas) sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, harus terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan. “Jadi sudah tak perlu lagi Polantas melakukan tilang di jalan,” tandas anggota Fraksi PKB ini.

 

Senada, anggota Komisi III Abu Bakar Al-Habsyi menyebut, Korlantas kini semakin humanis, supel, percaya diri dan dekat dengan masyarakat. “Wajah polisi yang paling terlihat itu Polantas,” kata Abu Bakar.

 

Selain itu, ia menyinggung soal perbaikan penanganan kecelakaan lalu lintas yang menunjukkan tren semakin baik dari tahun ke tahun. Meski begitu, agar terus ada upaya menekan korban jiwa tidak boleh berhenti. “Kecelakaan sedikit pun tetap menyangkut nyawa,” jelasnya.

 

Sementara, anggota Komisi III DPR Bimantoro Wiyono menyebut, ISDC sebagai terobosan penting dalam pembentukan kesadaran berkendara. Konsep tersebut sangat bagus dengan praktik di negara maju seperti Jepang, yang menekankan pembaruan regulasi dan kesiapan berkendara secara berkala.

 

“Kesadaran masyarakat dibentuk sejak awal. Sehingga, kepatuhan tumbuh bukan karena ancaman hukuman, tetapi karena pemahaman yang terus diperbarui,” ujar Bimantoro dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

 

Bimantoro berharap, program ISDC mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dan diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Selain itu, ia memuji kinerja Kakorlantas dan perubahan positif di lapangan. Jajaran Polantas kini lebih mengedepankan pendekatan humanis. Anggota lebih fokus pada pengaturan daripada penindakan. “Banyak contoh positif yang viral karena cara komunikasi yang santun,” sebut anggota Fraksi Gerindra ini.

 

Dengan itu, ia mendorong agar pola humanis tersebut menjadi budaya bersama, bukan hanya dilakukan oleh sebagian kecil petugas. Dengan pendekatan seperti itu, kepercayaan publik meningkat dan kepatuhan masyarakat tumbuh dengan sendirinya.

 

Bagaimana tanggapan Kakorlantas Agus Suryonugroho? Ia meminta doa restu agar Korlantas naik kelas menjadi Balantas. “Mohon doa restu, moga-moga. Kita hanya bisa bekerja dan berdoa,” ucap Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025).