Banjir Sumatera Rusak 65 Ribu Hektar Hancur Tertimbun Lumpur

SUMATERA - Tak hanya merenggut ratusan nyawa, bencana Sumatera mengakibatkan sawah seluas 65 ribu hektar hancur tertimbun lumpur. Pemerintah bersiap memulihkan sawah-sawah tersebut. Seluas 11 ribu hektar sawah akan dicetak ulang.

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menerangkan, material banjir dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah menimbun puluhan ribu hektar sawah yang jadi jantung ekonomi masyarakat pedesaan.

 

“Data sementara dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), di tiga provinsi ini ada 65 ribu sawah yang musnah. Berubah menjadi lumpur,” kata Nusron, di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

 

Selain mengganggu produksi petani, kondisi ini juga bisa menyebabkan persoalan batas-batas kepemilikan tanah. Nusron pun mulai memetakan masalah ini. Untuk sawah yang sudah bersertipikat, dia memastikan, batas-batas kepemilikan dapat diketahui dengan baik.

 

Politisi Partai Golkar ini menerangkan, seluruh data bidang tanah yang sudah bersertipikat telah terekam dan terintegrasi dalam sistem digital BPN. “Kita mempunyai peta kadastral digital yang kuat. Sehingga, bapak-bapak tinggal duduk berdiri di situ, share lokasi ke dashboard, maka akan ketahuan kepemilikan tanah ini punya siapa,” jelasnya.

 

Untuk lahan yang belum memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atau dokumen non-sertipikat, Nusron menyatakan, prosesnya cukup rumit. Membutuhkan langkah tambahan. Meski begitu, dia menegaskan bahwa persoalan tersebut tetap bisa diatasi melalui penelusuran berbasis data tetangga atau batas-batas lama yang masih dapat diverifikasi.

 

Ancer-ancernya biasanya adalah mengacu kepada tetangga samping yang sudah daftar. Kalau tetangga samping sudah daftar (sertipikat) kan muncul. Kelihatan di dalam dashboard-nya,” jelas Nusron.

 

Dia memastikan, seluruh proses penelusuran kembali dan penerbitan dokumen kepemilikan sawah korban bencana akan digratiskan. Pemerintah juga menjamin verifikasi lahan pascabencana dapat berjalan lebih cepat tanpa menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

 

Nusron menambahkan, situasi ini menjadi pengingat pentingnya sertipikasi tanah, karena data kepemilikan tersimpan dalam basis data BPN.

 

Kalaupun hilang, masyarakat bisa dengan mudah mengurus pemulihan. 

"Kami pastikan rakyat tidak akan dirugikan. Kami akan hadir mengganti sertipikat dan untuk ngurus baru tidak perlu biaya lagi. Karena ini adalah bagian dari pelayanan dari negara kepada masyarakat," tandasnya.

 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyikapi serius hal ini. Dia bersiap mencetak ulang sawah di Sumatera sebanyak 11 ribu hektar. Selain itu, Pemerintah juga akan mengirimkan benih dan alat mesin pertanian (alsintan) gratis bagi para petani di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

 

"Kami akan cetak ulang dan dikerjakan oleh Pemerintah. Kementerian Pertanian tanggung jawab," ujar Amran, di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

 

Amran menegaskan, dana untuk cetak ulang sawah tersebut sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kami sudah ada anggarannya, sudah siap. Beres, aman," ucapnya.

 

Pemerintah juga turut menyiapkan anggaran besar untuk pemulihan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, Pemerintah menyediakan Rp 51 triliun untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

 

Sekitar Rp 24 triliun akan digunakan untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Rp 13 triliun untuk penanganan infrastruktur pascabencana di Sumut dan Sumbar. "Paling besar Aceh, karena memang paling terdampak,” terangnya.

 

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, anggaran itu akan banyak digunakan untuk perbaikan sementara infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka akses ke wilayah terdampak. Setelah itu, menyusul perbaikan infrastruktur penting lainnya.

 

"Memang akses jalan yang sangat utama terlebih dahulu. Karena tahap tanggap darurat bencana yang didahulukan adalah bantuan logistik untuk menjangkau semua,” terangnya.

 

Jumlah Korban Jiwa 

 

Jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor Sumatera terus bertambah. Data BNPB pada Kamis (11/12/2025) pukul 18.00 WIB, mencatat jumlah korban meninggal mencapai 990 jiwa. Penemuan jasad korban paling banyak hari ini berada di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Utara, yakni 16 jiwa.

 

Kemudian di Sumatera Utara bertambah 3 jiwa jasad yang ditemukan di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga masing-masing satu jenazah. Kemudian, di Sumatera Barat 2 jenazah,” jelas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam konferensi persnya, Kamis (11/12/2025).

 

Untuk korban hilang, berkurang 30 orang menjadi 222 jiwa dari sebelumnya 252 jiwa. Selanjutnya, jumlah pengungsi di tiga provinsi juga mengalami penurunan. Dari total 894.501 jiwa, kini tersisa 884.889 jiwa.

 

BNPB memastikan, operasi SAR masih terus berlangsung untuk mengevakuasi korban. Pencarian korban hilang pun masih dilanjutkan. Selain itu, ketiga gubernur di provinsi terdampak bencana telah memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.