Prabowo Ingin Percepat Pembangunan IKN

IKN - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

Setelah menginap semalam di IKN, paginya Presiden menggelar rapat terbatas. Dalam rapat tersebut, Prabowo ingin pembangunan IKN dipercepat, tapi ada koreksi dan desain yang harus disempurnakan.

 

Sejak Senin (12/1/2026) malam, Prabowo sudah berada di IKN. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo di IKN sejak dilantik sebagai Presiden. Tak hanya berkunjung, Presiden menyempatkan diri menginap semalam di IKN. 

 

 

Pagi harinya, Selasa (13/1/2025), Presiden menggelar rapat terbatas terbatas di Istana Negara IKN. Rapat dikuti Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

 

Rapat hanya berlangsung singkat, tak lebih dari 2 jam. Karena dari IKN, Presiden harus  segera bertolak ke Malang, Jawa Timur untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara.

 

Apa yang dibahas dalam rapat? Mensesneg Prasetyo menuturkan, rapat terkait laporan dari Kepala OIKN dan kementerian terkait progres pembangunan IKN. "Pagi tadi, Bapak Presiden mendapatkan update langsung dari Kepala OIKN mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Pras di SMA Taruna Nusantara, Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). 

 

Selain menerima laporan, Prabowo juga memberikan koreksi menyangkut desain dan fungsi bangunan. Kata Pras, Prabowo ingin IKN dapat mendukung efektivitas kinerja pemerintah.

"OIKN dan Kementerian PU diminta terus melakukan perbaikan agar pembangunan bisa dipercepat,” ucap Pras, menirukan arahan Prabowo. 

 

Hal tersebut dibenarkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Menurutnya, ada sejumlah arahan yang disampaikan Presiden saat rapat terbatas di IKN. Menurutnya, arahan ini menunjukkan komitmen Presiden mengawal keberlanjutan pembangunan IKN. Terlebih, IKN merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

 

“Saya mendampingi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara sebagai penegasan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan Nusantara sebagai Proyek Strategis Nasional,” ujar Basuki.

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan (PUPR) periode 2014-2024 itu mengungkapkan, Presiden memberikan perhatian serius terhadap pembangunan ibu kota baru. Terutama, pada fondasi sumber daya manusia dan sistem pemerintahan masa depan. Ini, tercermin dari langkah Prabowo yang meninjau kawasan SMA Taruna Nusantara di IKN.

 

“Pembangunan IKN bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan sistem pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

 

Dalam kunjungan yang sama, Prabowo juga meninjau Istana Negara di Nusantara untuk memastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan. Basuki menegaskan seluruh pembangunan bertujuan agar Nusantara siap berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia sesuai amanah Perpres Nomor 79/2025.

Sementara, Menko AHY berpendapat koreksi Prabowo terhadap desain dan fungsi bangunan IKN untuk memperkuat tata kelola pembangunan. Sebab, Prabowo ingin IKN sebagai daerah smart city yang berkelanjutan.

 

“IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat pada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras,” sambung AHY.

 

Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan pihaknya akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini memastikan pembangunan infrastruktur digital, energi bersih, air, sanitasi, hingga transportasi cerdas dapat terintegrasi secara optimal.

 

Pesan Berkelanjutan 

 

Kunjungan perdana Presiden Prabowo ke IKN mendapat apresiasi dari DPR. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menilai kedatangan Presiden ke IKN membantah spekulasi soal keberlanjutan pembangunan. 

 

“Pesan politiknya jelas. Pertama, Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028," kata Rifqi di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1/2025).

Poin kedua yang dia tangkap dari kedatangan Presiden yakni soal keseriusan mempercepat pembangunan IKN. "Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir," tambah politisi partai NasDem itu. 

 

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf. Menurutnya, kedatangan Presiden ke IKN menunjukkan bahwa legacy atau warisan harus diselesaikan. 

 

Politisi Partai Demokrat itu menilai, pemerintah masih serius untuk menggarap infrastruktur IKN. Dede menyebut jika anggaran untuk pembangunan di sana masih ada, maka pembangunan akan terus berjalan.

"Kalau uangnya masih ada saya rasa masih serius," ungkap Waketum Demokrat ini," tegasnya.