Menkeu-Gubernur BI-Ketua OJK Sinergi Menjaga Stabilisasi Rupiah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026) siang. Pertemuan ini merupakan agenda rapat triwulan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menkeu, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS adalah anggora KSSK.

 

Mahendra datang ditemani Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura OJK Agusman, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono. Sementara, Perry Warjiyo didampingi Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, dan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta

Rapat KSSK ini berlangsung sekitar tiga jam. Salah satu agendanya, membahas soal nilai tukar rupiah. "Membahas langkah-langkah sinergis dan upaya stabilisasi rupiah oleh Bank Indonesia," ungkap Mahendra.

 

Mahendra menyebut, langkah stabilisasi nilai tukar rupiah bank sentral sejauh ini berjalan baik dan dapat terus dilanjutkan. Karena itu, tak ada pembahasan langkah baru BI untuk menjaga stabilitas rupiah.

"Tidak ada yang spesifik terkait dengan hal baru. Lebih mengoptimalkan yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia," jelasnya.

 

Dalam penutupan perdagangan Jumat (23/1/2026), nilai tukar rupiah berada di level Rp 16.820 per dolar AS, menguat 76 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 16.896. Rupiah bahkan sempat menguat hingga 80 poin, menjauh dari level Rp 17.000 per dolar AS.

 

Selain stabilisasi nilai tukar rupiah, rapat KSSK juga membahas berbagai perkembangan fiskal, moneter dan kondisi sektor keuangan. "Koordinasi saja, ini kan rapat regular 3 bulanan ya. Semua umum, tak ada isu spesifik," ucap Mahendra.

 

Sebelumnya, Perry Warjiyo menyatakan keyakinan bahwa nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat ke depan. Perbaikan ini ditopang oleh yield atau imbal hasil pasar keuangan Indonesia yang menarik, inflasi rendah, dan prospek ekonomi Indonesia yang lebih baik.

 

"BI meyakini rupiah stabil," tegas Perry, dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (21/1/2026).

Inflasi, kata Perry, tetap terjaga di level 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2025. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi masih di bawah kapasitasnya dan suku bunga kebijakan moneter BI telah mampu menjangkar ekspektasi inflasi. Pada 2026, inflasi diyakini BI akan lebih rendah lagi dari tahun lalu, sebesar 2,92 persen.

 

Perry menerangkan, BI telah melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yakni intervensi di NDF, DNDF, dan pasar spot. BI juga memperkuat strategi moneter pro-market. Respons kebijakan ini dalam rangka menjaga volatilitas rupiah.

"Guna menjaga stabilitas, BI meningkatkan intensitas langkah stabilisasi melalui intervensi NDF baik offshore maupun onshore dan di pasar spot. Respons kebijakan ini jaga volatil rupiah," paparnya.

 

Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, otoritas yang bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar rupiah telah bergerak secara terintegrasi dan terkoordinasi. Purbaya meminta masyarakat tenang dengan pergerakan nilai tukar rupiah ke depan.

 

Purbaya memastikan, Pemerintah terus berupaya menjaga fundamental ekonomi nasional secara menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan koordinasi erat bersama bank sentral dan seluruh elemen Pemerintah terkait.

"Hingga saat ini, fundamental perekonomian nasional masih cukup memadai dan kuat untuk mencegah potensi krisis yang bersumber dari pergerakan nilai tukar,” jelas Purbaya.

 

Ia menekankan, kunci utama menjaga stabilitas rupiah adalah kesepakatan dan sinergi seluruh otoritas. “Yang paling penting, sekarang bank sentral, Kementerian Keuangan, dan seluruh elemen Pemerintah sepakat menjaga stabilitas nilai tukar. Kami percaya bank sentral memiliki strategi yang tepat,” lanjutnya. 

 

Purbaya juga menegaskan, pelemahan nilai tukar rupiah tidak serta-merta akan memicu krisis ekonomi. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih berada pada jalur yang positif. 

 

"Sebab fundamental Indonesia masih sangat baik, kebijakan fiskal dan moneter sudah sinkron, ekonomi akan bergerak makin cepat, investor akan masuk, rupiah menguat, dan pasar modal juga ikut menguat,” pungkas Purbaya. UMM/FAQ