SPPG yang Tolak Pasokan Pangan MBG dari UMKM Akan Dikenakan Sanksi

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menerima pasokan bahan pangan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk petani, peternak, dan nelayan lokal. BGN menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada SPPG yang menolak pasokan dari pelaku usaha lokal tersebut.

 

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memprioritaskan produk UMKM dan hasil produksi petani dalam negeri.

 

“Dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis secara tegas memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan UMKM, koperasi, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, dan BUM Desa,” ujar Nanik dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

 

Menurut Nanik, pelibatan UMKM dan petani bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga sebagai upaya menggerakkan perekonomian rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

 

“Presiden ingin roda ekonomi masyarakat ikut bergerak. Jadi, saya ingatkan kepada seluruh kepala SPPG dan mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil secara semena-mena,” tegasnya.

BGN, lanjut Nanik, tidak akan segan memberikan sanksi kepada SPPG atau mitra yang lebih mengutamakan pemasok besar hingga berpotensi menimbulkan monopoli pasokan, sementara pelaku usaha lokal diabaikan.

 

“Jika ada yang melanggar, akan saya lakukan penangguhan atau suspend. Itu berarti melawan Peraturan Presiden,” katanya.

 

Ia menambahkan, SPPG justru memiliki kewajiban untuk mengakomodasi sekaligus membina UMKM dan petani agar mampu memenuhi standar kualitas bahan pangan yang dibutuhkan dapur MBG. Seluruh mitra pelaksana program juga diminta aktif mendukung keterlibatan pelaku usaha lokal.

 

“Laksanakan program Makan Bergizi Gratis dengan nurani, bukan semata-mata berorientasi bisnis,” pungkas Nanik.