Gubernur Pramono Tegas: Dana KJP Dilarang Digadaikan dengan Alasan Apa Pun

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak boleh digadaikan dalam kondisi apa pun. Penegasan ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

 

Pramono menyampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta guna memperketat pengawasan agar praktik penggadaian dana KJP tidak lagi terjadi.

“Khusus KJP, saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar tidak ada lagi yang menggadaikan dana tersebut,” ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026).

 

Menurutnya, tindakan menggadaikan dana KJP bertentangan dengan tujuan utama program, yakni membantu pembiayaan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu sekaligus mendorong peningkatan taraf hidup mereka.

 

Ia menekankan, KJP merupakan program strategis yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat lapisan bawah.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Pramono, berbagai program bantuan sosial di Jakarta, termasuk KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), berkontribusi terhadap perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan, seperti angka kemiskinan dan stunting.

 

“Indikator kemiskinan, stunting, dan lainnya menunjukkan perbaikan. Saya meyakini hal itu tidak lepas dari keberadaan KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta program bantuan lainnya,” katanya.

 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memastikan program KJP, KJMU, serta kebijakan pemutihan ijazah tetap menjadi prioritas meski terjadi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

 

APBD DKI Jakarta diketahui mengalami penurunan dari Rp95 triliun menjadi Rp81 triliun akibat berkurangnya dana bagi hasil (DBH). Namun, Pramono menegaskan bahwa program-program pendidikan tersebut tidak akan terdampak pemangkasan anggaran.

 

“Program seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah adalah prioritas dan tidak boleh berubah meski ada penyesuaian anggaran,” tegasnya.