TPKAD Tangsel Resmi Dikukuhkan, Program Penyaluran Kredit Melawan Rentenir Jadi Andalan

SERPONG, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini telah resmi dikukuhkan.

Peluncuran sekaligus pengukuhan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di  Hotel Trembesi BSD Auditorium, Jalan Pahlawan Seribu, Serpong, Tangsel, Kamis (27/10/2022).

Kegiatan tersebut pun turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi beserta jajaran, Anggota Komisi XI DPR RI, Marinus Gea, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) se-Tangsel.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, kehadiran TPAKD di wilayahnya ini sangatlah disambut baik. Sebab dengan begitu, maka kerja sama antara semua pemangku kepentingan, industri, dan jasa keuangan di daerah dapat semakin diperkuat.

"Harapan saya dengan hadirnya TPAKD ini dapat menjadi wadah untuk membangun sinergi antara OJK, Pemerintah Kota Tangsel, dan pemangku kepentingan. Semoga dapat memetakan kebutuhan daerah dan memberikan masukan serta rekomendasi kebijakan dalam mengembangkan potensi daerah di Tangsel untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," ujar Benyamin dalam kegiatan tersebut.

Orang nomor satu se-Tangsel itu pun berpesan, agar semua pihak yang telah dikukuhkan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing.

Benyamin memaparkan, kehadiran TPAKD di wilayahnya ini membawa sejumlah program andalan yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat.

"Pertama, satu rekening satu pelajar. Tadi dilaporkan, ada kurang lebih 804 pelajar yang sudah buka rekening. Saya minta kepada BJB, Bank DKI, dan perbankan lainnya agar potensi ini digali seluas-luasnya, terutama di Pondok Pesantren," paparnya.

"Jangan sampai mereka nanti jadi konsumtif apalagi dalam kondisi inflasi yang masih kita waspadai saat ini," sambungnya.

Kemudian, lanjut Benyamin, program lainnya yang tak kalah penting adalah pemberdayaan UMKM dan penyaluran kredit pembiayaan melawan rentenir.

"Saya minta nanti teman-teman di TPAKD bekerjasama, kita punya satu rumah pemberdayaan masyarakat. Mereka memotivasi untuk mereka lepas dari rentenir, pinjol (pinjaman online), dan lainnya. Mereka tidak memberikan uang, tapi memotivasi dan akses keuangannya saya minta ini bisa diberikan akses seluas-seluasnya," ungkapnya.

Lalu program terakhir, adalah green financing. Ia berharap agar ketiga program tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Yang penting bagi TPAKD ini, tolong berikan akses bagi para pelaku UMKM kita. Yang saat ini kami Pemkot sangat mendorong agar mereka untuk naik kelas. Bukan lagi usaha mikro kecil menengah tapi usaha mandiri kreatif miliaran kalau perlu. Oleh karena itu aksesbilitas mereka terhadap keuangan dengan tidak membebani terlalu berat bagi mereka berupa tanpa agunan, dan sebagainya ini bisa kita dorong lebih luas lagi," tuturnya.

Senada dengannya, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, kehadiran TPAKD ini sejatinya diperuntukkan guna membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan.

Sebab Ia tak memungkiri, jika di setiap daerah terdapat masyarakat yang memerlukan bantuan. Khususnya terkait akses keuangan.

"Untuk mereka misalnya melakukan bisnis, apakah itu misalnya dalam skala mikro atau ultra mikro. Nah di situlah peran TPAKD," katanya.

Menurutnya setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

"Nanti kami akan membantu mapingnya seperti apa. Nanti misalnya yang dibutuhkan adalah (program) kredit melawan rentenir," tuturnya.

Berdasarkan pengalamannya, untuk program kredit pembiayaan melawan rentenir ini terdapat tantangan tersendiri.

"Kebetulan kami sudah datang ke daerah terpelosok, terpencil, ke pasar-pasar. Challenge-nya adalah akses, kecepatan dan kemudahan. Karena kalau misalnya masyarakat kita disuruh datang ke bank, itu sudah bingung duluan. Bedanya dengan rentenir adalah mereka datang ke pasar. Butuh berapa, gak usah pakai agunan, nah ini adalah PR kita bersama bagaimana bisa memberikan akses yang mudah, cepat, dan pastinya lebih murah dibanding rentenir," terangnya.

Hal tersebutlah, kata Friderica, yang harus terus diupayakan oleh TPAKD ke depannya demi membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Supaya dapat memberikan kemudahan akses buat saudara-saudara kita. Kami dari OJK akan selalu membantu, mendorong," tandasnya. (ADV)