Groundbreaking Rusun Subsidi Meikarta Digelar 8 Maret, PKP Tancap Gas Dukung Program 3 Juta Rumah

JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadwalkan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta pada 8 Maret 2026. Agenda ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah.

 

Sebagai langkah awal, Kementerian PKP telah melakukan pembersihan lahan (land clearing) tahap pertama di atas area seluas 10 hektare milik Lippo Group. Di lokasi tersebut direncanakan pembangunan 18 menara hunian vertikal dengan total sekitar 141.000 unit. Proyek ini diperkirakan menelan investasi hingga Rp39 triliun.

 

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, proyek ini diharapkan menjadi percontohan penyediaan hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, serta akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 

“Pada 8 Maret kita targetkan groundbreaking. Ini bagian dari percepatan dan terobosan yang sedang kita dorong,” ujar Maruarar usai pertemuan strategis dengan jajaran Lippo Group terkait pembangunan rusun subsidi di Meikarta, Kabupaten Bekasi.

 

Dukungan Lahan dan Kolaborasi Swasta

Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, Lippo Group yang dipimpin James Riady menyiapkan total lahan 20 hektare untuk pengembangan rusun subsidi tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi hunian terjangkau dalam skala besar.

 

Survei Kebutuhan Calon Penghuni

Sebelum konstruksi dimulai, Kementerian PKP akan melakukan survei menyeluruh guna memetakan kebutuhan dan preferensi calon penghuni. Langkah ini dinilai penting agar desain dan konsep hunian benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 

“Kita ingin memastikan produk yang dibangun tepat sasaran. Survei akan dilakukan dengan metodologi dan sampling yang akurat,” jelasnya.

Ekosistem Pendukung Jadi Prioritas

Tak hanya fokus pada bangunan fisik, pemerintah juga memastikan kesiapan ekosistem pendukung, mulai dari fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pasar, akses transportasi, hingga kedekatan dengan pusat aktivitas ekonomi.

 

Menurut Maruarar, rusun subsidi harus menjadi lingkungan hunian yang layak dan produktif, bukan sekadar tempat tinggal.

 

Ia juga menyoroti rendahnya realisasi pembiayaan rusun subsidi dalam lima tahun terakhir berdasarkan data BP Tapera, yang hanya mencapai 140 unit. Angka tersebut dinilai sangat minim dibanding kebutuhan nasional.

 

“Dengan arahan Presiden, kita harus membuat terobosan nyata. Pemanfaatan lahan Meikarta untuk 141.000 unit rusun subsidi menjadi salah satu langkah strategis,” tegasnya.

 

Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi model hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan swasta.