Jumlah Rakyat Sipil Korban Kekerasan Makin Banyak

JAKARTA - Para Menteri Luar Negeri (Menlu) anggota organisasi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), kemarin telah melaksanakan pertemuan di Kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan lima poin utama. Salah satunya, mengenai krisis di Myanmar.

Menlu Retno Marsudi mengatakan, pertemuan itu membahas Lima Poin Konsensus yang telah disepakati terkait krisis di Myanmar. Menurutnya, seluruh Menlu ASEAN kompak menyampaikan kekecewaan terhadap Myanmar, karena tidak ada kemajuan berarti dari pelaksanaan Lima Poin Konsensus itu.

Kata Retno, ada kekawatiran, bahkan beberapa negara menyampaikan rasa frustrasinya terhadap tidak adanya kemajuan tersebut.

“Alih-alih ada kemajuan, situasinya bahkan memburuk,” ucap Retno lagi, dalam press briefing di Kemlu, Kamis (27/10).

Situasi seperti ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya, Lima Poin Konsensus adalah keputusan para pemimpin ASEAN hasil dari pertemuan khusus.

Pemimpin Junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing juga hadir saat itu. Tujuan konsensus itu adalah untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Pada pertemuan itu, Indonesia pun memberikan perhatian serius pada krisis Myanmar ini. Retno mengatakan, Indonesia menyampaikan concern terhadap terus meningkatnya kekerasan di Myanmar, yang telah memakan banyak korban masyarakat sipil.

“Indonesia memiliki data mengenai meningkatnya tindak kekerasan, sejak terjadinya kudeta sampai sekarang,” ungkap peraih anugerah Bintang Mahaputera Adipradana pada 2020 ini.

Seperti serangan yang dilakukan militer Myanmar pada saat pelaksanaan konser musik pekan ini. Serangan udara pada Minggu malam (23/10) di Negara Bagian Kachin, Myanmar utara, menewaskan sedikitnya 50 warga sipil, termasuk penyanyi dan pejabat pasukan minoritas etnik Kachin Independence Army (KIA).

Retno menegaskan, hal itu harus dikecam dan tidak dapat diterima. “Indonesia menyampaikan duka cita dan simpati kepada para korban dan keluarganya. Kekerasan harus segera dihentikan,” tegas diplomat yang dianugerahi Grand Cross of the Order of the Royal Norwegian Order of Merit pada 2011.

Lebih lanjut, ujarnya, Indonesia juga menekankan pentingnya segera dilakukan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sesuai mandat dalam Lima Poin Konsensus. Sedangkan komunikasi dengan junta militer hanya merupakan sebagian dari pendekatan yang dilakukan terhadap semua stakeholder.

Pendekatan dengan militer tidak ada kaitannya dengan masalah pengakuan terhadap pemerintahan yang lahir dari kudeta militer 1 Februari 2021.

Sumber berita rm.id :
https://rm.id/baca-berita/internasional/146182/jumlah-rakyat-sipil-korban-kekerasan-makin-banyak-ulah-junta-myanmar-bikin-anggota-asean-frustrasi