Gubernur Pramono Kaget Gaji Nakes Disebut Tak Naik 10 Tahun

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI menaikkan gaji tenaga kesehatan (nakes) yang disebut tidak mengalami kenaikan selama hampir 10 tahun dan masih mengacu pada Pergub Nomor 221 Tahun 2016.

 

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengatakan sebagian nakes bahkan menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 5.729.876,

sebagaimana diatur dalam Kepgub Nomor 1142 Tahun 2025. Dalam Pergub 221/2016, nakes lulusan D-III/D-IV dengan masa kerja 10 tahun tercatat menerima gaji pokok Rp 4.502.395.

 

Menurut Justin, kondisi ini tidak sebanding dengan beban kerja nakes yang dinilai semakin berat. Ia menyebut rasio nakes di Jakarta sekitar 1,73 per 1.000 penduduk, masih di bawah rekomendasi SDGs sebesar 4,45 per 1.000 penduduk. Beban pelayanan juga bertambah dengan banyaknya warga luar Jakarta yang berobat menggunakan KIS.

 

“Sudah saatnya Pergub 221/2016 ditinjau ulang agar kesejahteraan nakes diperhatikan,” ujar Justin.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku terkejut mendengar kabar tersebut. Ia menyatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, gaji nakes berstatus ASN maupun PPPK telah mengalami penyesuaian.

 

“Tidak pernah naik, masa sih? Semua pasti mengalami kenaikan,” kata Pramono.

 

Meski demikian, ia memastikan akan mengecek langsung kondisi di lapangan.

Keluhan serupa juga muncul di media sosial dari akun yang mengaku nakes BLUD DKI. Mereka menyebut gaji pokok di RSUD dan puskesmas masih sekitar Rp 4,1 juta dan belum disesuaikan dengan UMP terbaru.

 

Para nakes berharap Pemprov DKI segera merevisi aturan lama agar kesejahteraan mereka meningkat, seiring tanggung jawab dan risiko kerja yang terus bertambah.