DPR Mulai Berhemat, Jatah BBM Pejabat Eselon I–III Dipangkas

JAKARTA – DPR mulai menerapkan langkah penghematan di tengah terganggunya pasokan minyak dunia akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Salah satu kebijakan yang diambil adalah memangkas jatah bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas pejabat eselon I hingga III.

 

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengatakan kebijakan penghematan tersebut mulai diterapkan di lingkungan kompleks parlemen. Ia menjelaskan, langkah ini telah dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pola kerja ke depan.

 

“Pekan lalu sudah dibahas dari berbagai aspek terkait penghematan dan pola kerja ke depan,” ujar Indra di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

 

Penghematan difokuskan terlebih dahulu pada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPR. Salah satu langkah konkret adalah pembatasan penggunaan BBM untuk kendaraan operasional pejabat di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

 

Indra mengungkapkan, jatah BBM kendaraan dinas dikurangi satu hari setiap pekan bagi pengguna mobil operasional eselon I, II, dan sebagian eselon III.

 

“Setiap minggu jatah BBM dikurangi satu hari untuk pengguna mobil operasional eselon I, eselon II, dan sebagian eselon III,” jelasnya.

 

Selain itu, Setjen DPR juga tengah menyiapkan skema pembatasan penggunaan kendaraan internal guna menekan konsumsi BBM dalam berbagai kegiatan operasional.

 

Upaya efisiensi tidak hanya dilakukan pada penggunaan BBM, tetapi juga konsumsi listrik di kompleks parlemen. Seluruh lampu ruang rapat akan dimatikan maksimal pukul 20.00 WIB jika tidak ada kegiatan persidangan.

 

Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai langkah penghematan memang perlu dilakukan, tidak hanya karena krisis energi global, tetapi juga untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

 

“Selama ini kita tidak tahu apakah kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan dinas atau pribadi,” ujarnya.

Firman menambahkan, dana hasil penghematan dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan kesejahteraan guru.

 

Dukungan serupa disampaikan Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin. Ia menilai langkah ini merupakan respons yang tepat terhadap kondisi global yang tidak menentu.

 

Menurutnya, efisiensi juga perlu diterapkan dalam pengaturan jadwal rapat agar lebih produktif. Ia mengusulkan agar rapat tidak berlangsung hingga larut malam.

 

“Sebaiknya rapat dijadwalkan secara efektif dan tidak melewati pukul 18.00 WIB agar kinerja tetap optimal,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menekankan pentingnya langkah efisiensi energi secara menyeluruh. Ia mengusulkan agar jadwal rapat antar komisi dapat disinkronkan.

 

Menurutnya, hal ini penting karena sistem pendingin udara (AC) di gedung DPR menggunakan sistem sentral yang tetap menyala di seluruh area, meskipun hanya sebagian ruangan yang digunakan.

 

“Jika yang rapat hanya beberapa komisi, tetapi AC menyala secara keseluruhan, tentu mubazir,” jelasnya.