Hingga Semester Pertama, Ratusan Program OPD di Pandeglang Minim Realisasi

PANDEGLANG - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang hingga semester pertama tahun anggaran 2026 belum optimal dalam merealisasikan programnya. Berdasarkan data yang disajikan dalam LRA semester pertama dan prognosis semester kedua TA 2026, diketahui dari 131 program yang tersebar di 64 OPD hanya 20 program yang realisasinya di atas 50 persen. Kemudian sebanyak 111 program yang realisasinya di bawah 50 persen, dari jumlah itu bahkan terdapat 21 program yang masih nir-realisasi atau nol persen.

 

Beberapa program yang nir-realisasi seperti, program pemasaran pariwisata dengan alokasi anggaran Rp54,4 juta masih nol realisasi. Kemudian program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dari alokasi anggaran Rp88,2 juta juga masih nol realisasi. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan alokasi anggaran Rp2 miliar masih nol realisasi.

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan alokasi anggaran Rp69,8 juta masih nol realisasi. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan alokasi anggaran Rp279 juta masih nol realisasi, dan program pendidik dan tenaga kependidikan dengan alokasi anggaran Rp300 juta juga masih nir-realisasi.

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Gimas Rahadyan mengatakan, sesuai penganggaran OPD dan menyesuaikan dengan sumber dana yang digunakan, jika sumber dana dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU SG) yang memang belum sepenuhnya salur dari pusat.

 

“DAU SG tahap satu saja, pemerintah pusat  baru menyalurkan di bulan Juli yang seharusnya di semester pertama tahun 2026, sehingga serapan anggaran menyesuaikan dengan sumber dana penggunaannya. Untuk dua tahun anggaran terakhir 2024 dan 2025, belanja signifikan itu terpusat di bulan Juni, September, dan Desember,” ungkap Gimas, Senin (3/8/2026).

 

Meski begitu, ia memastikan semua belanja sudah sesuai anggaran kas dan tagging sumber dana, kondisi di semester pertama ini posisi ideal dan tidak defisit bahkan masih surplus lima persen dari pendapatan. “Namun yang perlu kita sikapi belanja tinggi di September untuk pembayaran kontrak-kontrak dengan pihak ketiga dan belanja prioritas Perubahan Anggaran Tahun 2026 di bulan Desember,” terangnya.

 

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Pandeglang, Raden Goenara Darajat mengatakan, terdapat tiga program di dinasnya yang masih nir-realisasi serta beberapa program yang realisasinya masih di bawah 50 persen. “Biasanya (kendala, red) terkait dengan angkas (anggaran kas, red), karena anggaran pencairan secara umum dibagi dalam dua belas bulan,” singkat Goenara.

 

Senada disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Uun Junandar. Ia menyebut, rendahnya realisasi program karena angkas yang disusun pada Agustus ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang, Asep Setia mengatakan, rendahnya realisasi program karena angkas.

 

DPRD Dorong OPD Lakukan Percepatan Realisasi dengan Utamakan Kualitas Program

 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pandeglang, M. Dadi Rajadi mendorong Pemkab Pandeglang untuk melakukan percepatan realisasi terhadap program-program yang capainya masih sangat rendah. Mengingat saat ini sudah memasuki awal semester kedua yang tentunya masih banyak program dan kegiatan yang juga mesti diselesaikan sesuai dengan time line.

 

“Rendahnya realisasi program ini apakah karena perencanaan yang kurang matang atau memang anggaran yang belum tersedia. Namun jika melihat realisasi pendapatan di angka 47,24 persen, seharusnya tidak ada realisasi program yang masih nol persen. Ini tentu mesti dilakukan evaluasi bersama pemerintah daerah,” ungkap Dadi Rajadi.

 

Saran terkait percepatan realisasi, kata dia, tentu harus dibarengi dengan kualitas realisasi. Tujuannya agar program-program yang direncanakan untuk kebutuhan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat justru tidak tercapai. “Percepatan realisasi ini tentu jangan hanya berorientasi pada kuantitas dan laporan saja, namun harus mengedepankan kualitas program serta outcome dan juga benefit kepada masyarakat, agar realisasi program ini tidak hanya bagus dalam laporan pemerintah namun juga sangat berdampak terhadap masyarakat,” beber politisi Partai NasDem dari Dapil 1 ini.(*)