NasDem-Demokrat-PKS Hubungan Tanpa Status

JAKARTA - Keinginan NasDem agar koalisi pendukung Anies Baswedan deklarasi besok, bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, resmi kandas. Karena PKS dan Demokrat tidak memberikan persetujuan. Meski demikian, ketiga parpol ini tetap berkomitmen melakukan komunikasi intens. Mereka tetap akan menjalin hubungan, meski statusnya belum jelas.

Kepastian batalnya deklarasi besok dibenarkan ketiga elite partai. Dari Partai NasDem, Willy Aditya, menyebutkan ada dua halangan untuk deklarasi.

Pertama, masih harus menunggu PKS yang akan Rapat Majelis Syuro, akhir tahun ini. Rapat ini adalah mekanisme internal PKS dalam menentukan langkah politik terkait koalisi dan pengusungan capres-cawapres.

Kedua, menunggu Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah elite partai berlogo mercy itu, pulang dari luar negeri. Sejak dua pekan lalu, AHY bersama SBY, Sekjen dan yang lain, melakukan kunjungan ke Jerman.

"Bisa dipastikan, 10 November tidak jadi deklarasi bersama," kata Willy, kemarin.

Wakil Ketua Umum NasDem ini menegaskan, batalnya deklarasi koalisi yang diberi nama Koalisi Perubahan itu, bukan berarti hubungan ketiga parpol retak. Justru, klaim Willy, ketiga parpol ini semakin solid menghadapi Pilpres 2024. "Komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut," ujarnya.

Willy juga memastikan, deklarasi koalisi 3 parpol ini, tetap bakal digelar. Paling cepat, akhir tahun ini. Kendati demikian, ia juga membuka opsi lain. Soal kemungkinan deklarasi tidak dilakukan bersama, tapi masing-masing parpol. "Jadi, tidak pasti deklarasi bersama, bisa partai per partai," terangnya.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menjelaskan duduk persoalan batalnya deklarasi besok. Menurutnya, deklarasi 10 November adalah usulan dari Partai NasDem.

"Kami sangat menghormati usulan tersebut. Namun, sebagaimana dipahami oleh Partai NasDem, pembahasan di tim kecil antara NasDem, PKS, Demokrat dan capres belum tuntas," kata Kholid, ketika dikonfirmasi, tadi malam.

Untuk PKS, lanjut Kholid, masih ingin menuntaskan dulu sejumlah hal penting. Mulai dari platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan, hingga pasangan capres-cawapres.

Sama seperti Willy, dia juga memastikan bahwa mundurnya tanggal deklarasi bukan berarti tanda keretakan atau ancaman.

Baginya, hal itu adalah proses alamiah dalam membangun koalisi. "Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," sambungnya.

Kholid menerangkan, timing deklarasi sangat tergantung pada 2 hal. Pertama, progres pembahasan di tim kecil. Kedua, proses internal di masing-masing partai. "Buat PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan," jelasnya.

Sudah sampai mana pembahasan tim kecil ini? Kholid mengaku, sudah banyak hal yang disepakati. Sementara soal cawapres, Kholid menerangkan, akan ada simulasi bersama 4 pihak yakni PKS, NasDem, Demokrat, dan Anies. "Nanti kita akan lihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima 4 pihak," tuturnya.

Kekhawatiran pecahnya koalisi ini dan berimbas pada batalnya pencalonan Anies ditampik Kholid. Dia menegaskan, pencalonan Anies masih on the track. "Sejauh ini pembahasan on the track. Kita lalui saja prosesnya di tim kecil," tegasnya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan santai merespons batalnya deklarasi besok. Ia beralasan, Demokrat tidak ingin terburu-buru dalam mengambil sikap. Namun demikian, komunikasi antarpartai tetap jalan sebagai sebuah keniscayaan politik. "Soal waktu, soal yang lain-lain biarkan itu mengalir apa adanya," kata Hinca, di Gedung DPR, kemarin.

Hinca lalu mengutip pernyataan Presiden Jokowi, yang kadang kala bilang ojo kesusu soal capres-cawapres, tapi di kesempatan lain mengingatkan parpol jangan lama-lama putuskan capres. "Jadi, caranya dinamika politik aja, komunikasi antarpartai biasa. Kami di parlemen juga bicara, nanti ada waktunya saat janur kuning naik toh," jelasnya.

Pakar komunikasi politik Lely Arianne menilai, batalnya deklarasi koalisi Anies besok lebih dikarenakan masih ada kepentingan di antara parpol koalisi yang belum ketemu. "Politik itu kan pertemuan dan pertentangan dua kepentingan, hasil akhirnya adalah kompromi," kata Lely, tadi malam.

Hitungannya, koalisi NasDem-PKS-Demokrat ini agak rumit. Karena sejatinya, PKS yang sejak awal ingin mengusung Anies malah 'keduluan' NasDem. Sehingga diperlukan kompromi di panggung belakang, agar kepentingan terakomodir. 

"PKS dapat apa, belum ketemu. Dengan positioning PKS yang diduluin NasDem, ini menjadi satu persoalan yang belum muncul dalam kompromi itu. Sementara AHY ngebet banget cawapres," jelasnya.

Apalagi, PKS sudah beberapa kali kecele dalam hal beberapa kali kontestasi politik. Di Pilpres 2019 misalnya, saat PKS digadang-gadang bakal mendapat slot cawapres mendampingi Prabowo, namun malah disalip Sandiaga Uno. Begitupun soal posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang santer bakal diberikan ke PKS sepeninggal Sandi, malah jatuh ke tangan Gerindra. 

Lely melihat, PKS trauma dengan sejarah politik itu. Jika melihat potensi yang sama terulang, bukan tidak mungkin PKS bakal lari ke capres lain, hingga otomatis pencapresan Anies gagal. "Bisa saja, PKS lari dukung capres selain Anies," nilainya.

Sementara, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, NasDem akan mati-matian berupaya menggaet PKS dan Demokrat guna memuluskan pencapresan Anies. Karena suka tidak suka, untuk mendapatkan tiket, koalisi itu harga mati.

"Ini kan soal bargaining PKS saja, yang ingin daya tawarnya tinggi di mata NasDem dan Demokrat. Makanya tarik ulur, karena belum deal," kata Ujang, tadi malam.

Ia meyakini, koalisi ini tetap akan terwujud. Hanya saja, baru bakal terjadi di detik-detik terakhir. "Karena waktunya kan masih lama pendaftaran capres-cawapres ini. Masalah jadi atau tidak, kita lihat ke depan. Tapi saya melihat kemungkinan jadinya, pungkasnya.

Sumber berita rm.id : 
https://rm.id/baca-berita/parpol/147815/batal-deklarasi-besok-nasdemdemokratpks-hubungan-tanpa-status