Pemerintah Percepat Proyek Sampah Jadi Energi, Teken PKS PSEL Tahap Awal di Tiga Kota

JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai solusi atas persoalan darurat sampah nasional, khususnya di kawasan perkotaan. Pada Selasa (21/4/2026), dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di tiga wilayah: Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi.

 

BUPP sendiri merupakan konsorsium yang dibentuk oleh Danantara bersama pengembang teknologi terpilih dan mitra swasta nasional. Konsorsium ini bertugas melakukan investasi, pembangunan, hingga operasional fasilitas PSEL di lokasi yang telah ditetapkan.

 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut penandatanganan ini sebagai tonggak penting. Untuk pertama kalinya, proyek PSEL dijalankan melalui mekanisme Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang dirancang lebih sederhana dan cepat dalam implementasi.

 

“Sejak aturan ini diterbitkan pada Oktober 2025, seluruh proses mulai dari persiapan daerah hingga lelang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari enam bulan,” ujar Zulkifli.

 

Ketiga proyek tersebut ditargetkan mulai tahap konstruksi pada Juni 2026 dan beroperasi penuh pada akhir 2027. Adapun perusahaan yang terpilih sebagai BUPP tahap pertama adalah:

PT Weiming Nusantara Bali New Energy untuk Denpasar Raya

PT Weiming Nusantara Bogor New Energy untuk Bogor Raya

PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara untuk Kota Bekasi

 

Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan sekitar 30 lokasi PSEL yang telah diidentifikasi pemerintah sebagai langkah konkret mempercepat penanganan sampah secara nasional.

 

Ke depan, pemerintah juga akan mempercepat penunjukan mitra untuk 13 lokasi tambahan. Rinciannya meliputi satu lokasi yang segera ditetapkan (Yogyakarta Raya), sepuluh lokasi yang siap dilelang, serta dua lokasi yang masih dalam proses penyesuaian regulasi.

 

Zulkifli menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran proyek, mulai dari percepatan perizinan hingga penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu.

 

“Saya minta kepala daerah mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu, sekaligus menjamin pasokan sampah sebagai bahan baku tetap tersedia,” tegasnya.

 

Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap dapat menghadirkan solusi berkelanjutan dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.