Amunisi Dialihkan ke Timur Tengah

AS - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menunda sementara penjualan senjata ke Taiwan guna memastikan ketersediaan stok amunisi untuk mendukung operasi militer di Timur Tengah, khususnya terkait operasi terhadap Iran.

Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut AS, Hung Cao, menyampaikan hal tersebut dalam sidang dengar pendapat Kongres pada Kamis (21/5/2026). Menurutnya, paket penjualan senjata untuk Taiwan senilai 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp248 triliun saat ini untuk sementara “dipause” demi menjaga kesiapan logistik militer AS.

“Kami melakukan jeda untuk memastikan kebutuhan amunisi terpenuhi. Setelah itu, penjualan militer luar negeri akan kembali dilanjutkan ketika pemerintah menilai waktunya tepat,” ujar Cao.

Keputusan itu langsung memicu sorotan terkait komitmen Washington terhadap keamanan Taiwan, terutama di tengah meningkatnya tekanan militer China di kawasan Selat Taiwan.

Presiden AS Donald Trump hingga kini juga belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan paket penjualan senjata tersebut. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran bahwa fokus Washington kini lebih tertuju pada konflik di Timur Tengah dibanding stabilitas Asia Timur.

Meski secara diplomatik AS mengakui Beijing, Washington tetap memiliki kewajiban membantu pertahanan Taiwan melalui pasokan persenjataan berdasarkan Taiwan Relations Act.

Sementara itu, China terus menegaskan Taiwan merupakan bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk merebut pulau tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan militer Beijing terhadap Taiwan juga semakin meningkat.

Di sisi lain, Direktur American Institute in Taiwan, Raymond Greene, memastikan kebijakan AS terhadap Taiwan tidak berubah.

“Kebijakan ini, yang terdiri dari Tiga Komunike, Taiwan Relations Act, dan Enam Jaminan, telah konsisten di berbagai pemerintahan AS selama hampir lima dekade dan menjaga perdamaian di Selat Taiwan,” kata Greene.

Ia juga menyebut hasil pertemuan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping berjalan positif bagi kedua negara.
Washington berharap Beijing dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis tanpa tekanan maupun ancaman militer.