Jaga DAS Cidanau, Andra Soni Tekankan Pentingnya Kelestarian Hulu

CILEGON - Gubernur Banten Andra Soni menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) DAS Cidanau antara PT Krakatau Tirta Industri (KTI), Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), dan Perum Jasa Tirta II (PJT II) di Excellence Center PT KTI, Kota Cilegon, Jumat (22/5/2026).

Program PJLH DAS Cidanau kembali dilanjutkan setelah sempat mengalami jeda pada 2024 akibat penyesuaian regulasi pengelolaan sumber daya air. Program yang telah berjalan lebih dari 20 tahun ini menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hulu demi keberlanjutan pasokan air di wilayah hilir.

“Ini adalah kelanjutan kerja sama konservasi yang sudah berlangsung puluhan tahun antara FKDC dan industri pengguna air di wilayah hilir,” ujar Andra Soni.

Melalui program tersebut, masyarakat di kawasan hulu dilibatkan dalam menjaga tutupan lahan, mempertahankan pohon, serta melestarikan daerah tangkapan air agar sumber air tetap terjaga.

DAS Cidanau menjadi salah satu sumber air baku utama bagi kawasan industri dan masyarakat di Kota Cilegon. Kawasan ini juga terhubung dengan Cagar Alam Rawa Danau yang memiliki fungsi penting sebagai penyimpan dan pengatur tata air di wilayah Cilegon dan Serang Barat.

Andra Soni menegaskan, keberlanjutan daerah tangkapan air harus dijaga seiring meningkatnya kebutuhan air baku di Kota Cilegon.

“Kita sadar Cilegon membutuhkan air baku yang besar, sehingga daerah tangkapan air harus terus dijaga agar tetap berkelanjutan,” katanya.

Pelaksana Tugas Direktur PT Krakatau Tirta Industri, Dendin Hermawan, mengatakan program PJLH DAS Cidanau telah menjadi salah satu model konservasi berbasis kolaborasi yang dijadikan referensi nasional oleh Bappenas.

“Program pembayaran jasa lingkungan ini menjadi salah satu percontohan nasional dalam pengelolaan konservasi berbasis kolaborasi,” ujar Dendin.
Ia menjelaskan, PT KTI memanfaatkan aliran Sungai Cidanau sebagai sumber air baku yang berasal dari kawasan hulu DAS Cidanau, mengalir melalui Rawa Danau hingga Sungai Cidanau sebelum dimanfaatkan untuk kebutuhan industri dan masyarakat.

Menurutnya, program PJLH sempat rehat pada 2024 setelah terbitnya aturan terkait kewajiban pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJP SDA). Namun, berkat dukungan Pemprov Banten, program tersebut kembali berjalan pada 2026.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKDC, NP Rahadian, menyebut program PJLH saat ini melibatkan 12 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan total lahan konservasi mencapai 300 hektare dan melibatkan sekitar 650 petani.

“Tanaman yang dipertahankan merupakan tanaman yang memiliki fungsi jasa lingkungan dan bukan tanaman cepat tebang,” katanya.