Prabowo Panggil Eks Gubernur BI ke Istana, Bahas Pengalaman Hadapi Krisis Ekonomi 2008

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil dua mantan Gubernur Bank Indonesia ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/5/2026), untuk berdiskusi mengenai pengalaman menghadapi krisis ekonomi global 2008 dan gejolak ekonomi sebelumnya. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi tekanan ekonomi global saat ini.

Dua tokoh yang hadir yakni mantan Gubernur BI periode 2003–2008 Burhanuddin Abdullah dan mantan Gubernur BI periode 1993–1998 Soedradjad Djiwandono. Keduanya bertemu Presiden bersama sejumlah menteri ekonomi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.
Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam, dimulai pukul 14.05 WIB hingga 16.30 WIB.

Airlangga mengatakan, Presiden ingin mendengar langsung pengalaman para mantan pejabat bank sentral dalam menangani krisis ekonomi, terutama saat terjadi lonjakan inflasi dan tekanan global pada 2005 hingga 2008.

“Tadi disampaikan beberapa pengalaman ketika menghadapi krisis tahun 2008,” ujar Airlangga.

Salah satu pembahasan utama adalah krisis energi 2005 ketika harga minyak dunia melonjak hingga sekitar 140 dolar AS per barel. Kondisi tersebut memicu kenaikan harga BBM di dalam negeri dan meningkatkan tekanan inflasi.

Menurut Airlangga, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai jauh lebih kuat dibanding periode krisis sebelumnya. Pelemahan rupiah sejak awal tahun disebut masih berada di kisaran 4–5 persen dan dinilai relatif terkendali.
“Dari situ kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi ke depan,” katanya.

Prabowo juga meminta jajaran ekonomi Pemerintah terus memantau perkembangan kondisi finansial nasional serta memperkuat regulasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan prudensial perbankan.

“Presiden meminta kami bersama Menteri Keuangan memonitor regulasi untuk memperkuat sektor finansial dan menjaga prudensial perbankan,” lanjut Airlangga.

Sementara itu, Purbaya menegaskan Pemerintah tidak khawatir krisis seperti 1998 akan kembali terulang. Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat.

“Kalau dibandingkan 1998, waktu itu rupiah dari Rp2.000 melemah sampai Rp17.000 per dolar AS. Sekarang depresiasinya sekitar 4–5 persen, jadi sangat berbeda,” ujar Purbaya.

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal dan persepsi pasar global, termasuk penilaian lembaga pemeringkat dan pergerakan ekonomi dunia.

Purbaya menambahkan, seluruh masukan dari para mantan pejabat yang pernah menangani krisis telah dicatat sebagai bahan evaluasi Pemerintah.
“Sharing pengetahuan bagaimana menghadapi krisis 2007–2008 dan sebelumnya. Semua sudah dicatat dan akan dipelajari,” katanya.

Burhanuddin Abdullah menyebut diskusi dengan Presiden berfokus pada pengalaman masa lalu yang masih relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

“Ada beberapa peristiwa yang dulu pernah terjadi dan mungkin bisa menjadi pelajaran sekarang,” ujar Burhanuddin.
Ia menjelaskan, salah satu topik yang dibahas adalah penanganan krisis energi 2005–2008 ketika Pemerintah harus menaikkan harga BBM hingga 126 persen akibat tekanan eksternal.

Menurut Burhanuddin, pola penanganan krisis pada masa lalu tetap relevan, meski perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Cara penanganannya mungkin perlu disempurnakan,” katanya.

Burhanuddin juga menilai langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen, merupakan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas rupiah.

Ia membandingkan dengan kebijakan BI pada 2005 ketika suku bunga acuan dinaikkan dari 8 persen menjadi 12,5 persen demi mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar.

“Waktu itu inflasi diperkirakan mencapai 17 persen, sehingga suku bunga 12,5 persen sebenarnya masih negatif,” pungkasnya.