Hoaks Pembatasan Pertalite Mulai 1 Juni, Pemerintah Pastikan Distribusi Tetap Normal

JAKARTA — Kabar soal pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan bermesin di atas 1.400 cc mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar. Pemerintah bersama Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi yang beredar luas di media sosial tersebut adalah hoaks.

Belakangan, publik dihebohkan dengan unggahan berisi daftar merek dan tipe kendaraan yang diklaim tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi jenis Pertalite mulai awal Juni. Narasi itu dengan cepat menyebar dan memicu keresahan masyarakat.

Namun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan hingga saat ini belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kapasitas mesin atau jenis kendaraan tertentu.

“Informasi mengenai daftar kendaraan yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar,” ujar Roberth dalam keterangannya.

Ia menambahkan, Pertamina hanya menjalankan penyaluran energi sesuai regulasi pemerintah dan memastikan distribusi Pertalite di seluruh SPBU tetap berjalan normal seperti biasa.

Menurutnya, program QR Code MyPertamina dalam skema Subsidi Tepat tidak berkaitan dengan daftar kendaraan yang viral di media sosial. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya ataupun ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Di tengah isu tersebut, pemerintah juga memastikan kondisi energi nasional masih aman meski dunia tengah menghadapi tekanan geopolitik akibat konflik di Timur Tengah dan memanasnya situasi di Selat Hormuz.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Tubagus Ace Hasan Syadzili, mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi agar pasokan energi tetap terjaga dan masyarakat tidak terbebani kenaikan harga BBM subsidi.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan subsidi energi seperti Pertalite, solar, dan LPG rumah tangga masih akan dipertahankan karena kondisi APBN dinilai masih cukup kuat.
“Belum ada kondisi darurat yang membuat pemerintah harus menaikkan harga BBM subsidi,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap akan memantau perkembangan harga minyak dunia dan dampak geopolitik global terhadap perekonomian nasional sebelum mengambil kebijakan lanjutan terkait subsidi energi.