Fraksi PDIP: Semua Seragam Sekolah Harus Gratis

SETU-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memperluas cakupan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa. Dorongan tersebut disampaikan menyusul rencana Pemkot akan menggratiskan seragam batik dan pakaian olahraga bagi peserta didik SD dan SMP Negeri. 

 

 Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel, Adi Surya menyambut baik kebijakan tersebut. Namun, menurutnya, langkah itu masih perlu dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

 

 Adi menilai, program seragam gratis tidak seharusnya berhenti pada seragam batik dan olahraga saja. Ke depan, seluruh jenis seragam sekolah perlu diupayakan untuk digratiskan secara bertahap.

 

 “Kami mengapresiasi rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin menggratiskan seragam batik dan olahraga. Namun, idealnya ke depan seluruh jenis seragam, termasuk seragam utama, pramuka, dan lainnya, juga harus digratiskan,” kata Adi Surya.

 

 Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan serta mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

 

 “Ini harus diupayakan secara bertahap agar keadilan sosial dalam pendidikan benar-benar terasa,” ujarnya.

 

 Selain menyoroti perluasan jenis seragam yang mendapat bantuan, Fraksi PDI Perjuangan juga memberi perhatian terhadap mekanisme penentuan penerima program.

 

 Adi Surya menilai penggunaan data desil kemiskinan yang selama ini dijadikan acuan masih memiliki sejumlah kelemahan dan berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

 

 Menurutnya, kondisi tersebut kerap menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan realitas ekonomi yang terjadi di lapangan. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Tangsel melakukan verifikasi faktual secara langsung terhadap kondisi keluarga siswa yang akan menerima bantuan.

 

 “Data desil yang digunakan saat ini dinilai masih bermasalah dan kerap tidak sinkron dengan realitas di lapangan. Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi riil ekonomi dan tempat tinggal keluarga siswa,” tegasnya.

 

 Adi menambahkan, validasi data yang akurat sangat penting agar anggaran daerah benar-benar tersalurkan kepada siswa yang membutuhkan dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

 

 “Jangan sampai siswa yang benar-benar membutuhkan justru terlewat hanya karena kendala administratif data desil yang belum diperbarui. Petugas di lapangan harus melihat kondisi nyata keluarga siswa,” katanya.

 

 Ia menegaskan, bahwa ketepatan sasaran merupakan faktor utama keberhasilan program bantuan pendidikan yang dibiayai oleh anggaran daerah.

 

 “Validasi yang kuat adalah kunci agar program yang baik ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” tutup Adi Surya.

 

 Melalui dorongan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan anggaran pendidikan agar semakin berpihak kepada kesejahteraan masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.