BGN Evaluasi Dapur MBG, Jumlah SPPG Berpotensi Dikurangi Demi Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Pemerintah mulai melakukan penataan ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengevaluasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur layanan yang saat ini beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga efektivitas program sekaligus mencegah pembengkakan anggaran.

Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa jumlah dapur MBG yang telah berjalan mencapai 27.877 unit. Sementara berdasarkan perhitungan kebutuhan layanan bagi sekitar 63 juta penerima manfaat, estimasi ideal berada di kisaran 21 ribu dapur dengan kapasitas maksimal 3.000 penerima per dapur.

Menurutnya, selisih jumlah tersebut perlu ditinjau kembali karena berpotensi menambah beban biaya operasional. Untuk sementara, pembangunan dapur baru dihentikan sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur yang sudah berjalan.

Selain menghitung kebutuhan layanan, pemerintah juga akan memeriksa kesesuaian operasional setiap dapur terhadap petunjuk teknis dan standar yang telah ditetapkan. Dapur yang dinilai tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai penyesuaian hingga penghentian kerja sama.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyinggung adanya indikasi pertumbuhan titik SPPG yang melampaui perencanaan awal. Pemerintah disebut tengah mendalami penyebab kenaikan jumlah tersebut, termasuk kemungkinan adanya praktik yang tidak sesuai tata kelola.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil keputusan setelah proses pendataan dan evaluasi selesai. Fokus utama pemerintah, menurutnya, bukan pada siapa pemilik dapur, melainkan pada kepatuhan terhadap aturan dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan arah penyesuaian anggaran masih menunggu keputusan akhir pemerintah.

Dengan penataan ini, pemerintah berharap program MBG tetap berjalan optimal, tepat sasaran, dan memiliki tata kelola anggaran yang lebih efisien.