Usul DPR Cegah Pemborosan Anggaran, Program MBG Diminta Dihentikan Sementara Saat Libur Sekolah

JAKARTA – Pemerintah disarankan menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah guna mencegah pemborosan anggaran sekaligus membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Menurut Charles, apabila potensi pemborosan anggaran mencapai Rp1 triliun per bulan, maka kondisi tersebut tidak dapat dianggap sepele, terlebih di tengah tekanan fiskal dan tingginya kebutuhan pembiayaan di sektor lain.

“Momentum libur sekolah bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia menilai evaluasi diperlukan agar pemerintah dapat menilai secara objektif capaian program sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.

Selain penghentian sementara, Komisi IX DPR juga mendorong dilakukannya audit terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

Audit tersebut diharapkan mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga tata kelola pengadaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan yang sempat menimpa peserta program.

Charles menegaskan, dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali menyebabkan persoalan keamanan pangan seharusnya tidak hanya diberikan teguran, tetapi juga dievaluasi hingga kemungkinan penghentian operasional.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari dampak nyata terhadap peningkatan status gizi anak-anak.

“Program yang baik adalah program yang benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima yang besar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.

Ia mengindikasikan sekolah dari kelompok ekonomi mampu kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat.

Selain itu, BGN juga menghentikan sementara pembangunan dapur baru dan melakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah.

SPPG yang dinilai tidak memenuhi petunjuk pelaksanaan teknis akan ditata ulang, termasuk kemungkinan penghentian kontrak bagi yang tidak sesuai standar.