Pimpinan Baru BGN Diuji: MBG Dituntut Lebih Aman, Transparan, dan Tepat Sasaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), didampingi Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN pada Senin (8/6/2026). Pergantian ini diharapkan bukan sekadar perubahan struktur, melainkan menjadi titik awal perbaikan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai 100 hari pertama kepemimpinan baru BGN akan menjadi periode krusial untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini membayangi pelaksanaan MBG.

 

Ketua YLKI Niti Emiliana menyoroti masih adanya tantangan serius, mulai dari kasus keracunan massal, lemahnya transparansi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tata kelola yang terus menjadi sorotan publik.

 

“Momentum pergantian kepemimpinan ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh,” ujarnya.

 

YLKI berharap kepemimpinan baru mampu membuktikan bahwa BGN dapat bertransformasi menjadi lembaga yang lebih transparan, akuntabel, dan menempatkan keselamatan serta kepentingan anak-anak sebagai prioritas utama.

 

Anggota Komisi IX DPR, Ashabul Kahfi, menyatakan dukungan terhadap tujuan besar program MBG tetap harus dibarengi pengawasan yang kuat.

“Yang dibutuhkan bukan seremoni pergantian pimpinan, melainkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

 

Menurut Ashabul, evaluasi BGN harus dimulai dari pembenahan tata kelola secara menyeluruh. Struktur kepemimpinan baru harus menghadirkan pembagian tugas yang jelas, komando yang kuat, dan sistem pengawasan yang tidak tumpang tindih.

 

Ia menilai persoalan utama yang perlu segera dijawab mencakup kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, puskesmas, dan seluruh penyedia layanan.

 

Ashabul menegaskan, tujuan mulia MBG untuk memperbaiki kualitas gizi anak dan membangun sumber daya manusia unggul tidak boleh terganggu oleh lemahnya tata kelola.

 

“Program yang baik harus dijalankan dengan sistem yang baik. Ketika kualitas makanan tidak terjaga atau terjadi kasus keracunan, yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan anak-anak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program negara,” katanya.

 

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah dan pimpinan BGN melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir: memastikan akurasi data penerima manfaat, menetapkan standar gizi yang konsisten, memperkuat keamanan rantai pasok, serta menjamin proses pengadaan berlangsung transparan dan dapat diaudit.

 

Di tingkat pelaksanaan, seluruh dapur, penyedia makanan, distribusi, dan mekanisme pengawasan di sekolah harus memiliki standar yang seragam agar makanan yang diterima benar-benar aman, bergizi, layak konsumsi, dan tepat waktu.

 

Terkait target nihil kasus keracunan dalam 100 hari pertama, Ashabul menilai langkah konkret harus segera dijalankan melalui audit menyeluruh terhadap seluruh dapur dan penyedia makanan.

Dapur yang tidak memenuhi standar sanitasi, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi harus dikenai sanksi tegas hingga penghentian sementara operasional.

 

Selain itu, diperlukan pemeriksaan sampel makanan secara rutin, penyimpanan contoh makanan harian, pelibatan puskesmas, pembentukan kanal pengaduan cepat, serta pelatihan wajib bagi seluruh pengelola dapur dan pengawas lapangan.

 

Menurutnya, pemulihan kepercayaan publik hanya dapat dicapai melalui keterbukaan.

 

“BGN harus terbuka, jujur, dan responsif. Publik perlu mengetahui hasil audit, langkah perbaikan yang dilakukan, serta penanganan jika terjadi persoalan di lapangan,” ujarnya.

 

Komisi IX DPR, lanjut Ashabul, akan terus mendukung tujuan besar MBG dengan pengawasan yang ketat agar kepemimpinan baru benar-benar menghadirkan perubahan nyata, bukan sekadar pergantian jabatan.