Terdapat SiLPA Rp 73 Miliar di Pemkot Serang, Agis Sebut Hasil Efisiensi Anggaran dan Peningkatan Pendapatan

SERANG - Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 73,02 miliar dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025 di Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, berasal dari pelampauan pendapatan dan adanya efisiensi belanja daerah. Realisasi SiLPA yang relatif besar tersebut menunjukkan kinerja positif dalam optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah.

 

Wakil Wali Kota Serang, Agis Nur Aulia mengatakan, besaran SiLPA Rp 73,02 miliar merupakan SiLPA positif dalam artian adanya peningkatan pendapatan dan di sisi lain adanya efisiensi belanja. Menurut Agis, besarannya SiLPA tahun lalu bukan terjadi akibat dari perencanaan yang kurang matang. Justru ia mengklaim jika kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kondisi baik.

 

“Bukan di perencanaan. Berarti itu kan kemampuan dari para OPD itu kan mantap, pendapatannya meningkat kemudian dia bisa efisien. Kalau bisa efisien kan bisa ada SiLPA, ini positif,” ujar Agis, usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025, di DPRD Kota Serang, Kamis (18/6/2026) siang.

 

Ia menjelaskan, anggaran SiLPA nantinya akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan prioritas selanjutnya di Kota Serang yang belum selesai terutama soal infrastruktur jalan, drainase, dan penerangan jalan serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Agis menjelaskan, terhadap realisasi program dan kegiatan yang belum terserap optimal, maka perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk memastikan target kinerja tercapai pada tahun berikutnya.

 

“Selain beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan ke depan, di antaranya melalui upaya meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja, memperkuat koordinasi antar OPD, penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja,” bebernya.

 

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Serang, Ina Linawati mengatakan, SiLPA terjadi karena pada pos pendapatan terealisasi sebesar 97,69 persen sedangkan pada pos belanja terjadi efisiensi dengan realisasi sebesar 93,44 persen. Akibat dari surplus penerimaan dan sisi lain terjadi efisiensi belanja maka muncul SiLPA sebesar Rp 73,02 miliar.

 

“Dari SiLPA itu nanti ada peruntukannya sekitar Rp 28 miliar untuk retensi, pengembalian bantuan keuangan pada tahun berjalan. Kemudian beberapa pos pembiayaan yang harus dialokasikan di dalam APBD Perubahan 2026, seperti TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai, red) yang masih tersisa satu bulan yang belum terbayarkan, kemudian iuran BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran, red) dan semua itu ada peruntukan-peruntukannya,” beber Ina.(*)