Pembubaran Forum di UGM Jadi Sorotan, Dinilai Cerminan Kekecewaan Mahasiswa terhadap Ruang Dialog

YOGYAKARTA - Pembubaran forum diskusi yang menghadirkan tiga anggota Kabinet Merah Putih di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6/2026), memicu perdebatan publik. Peristiwa tersebut tidak hanya menyoroti batas kebebasan berdiskusi di kampus, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara mahasiswa dan Pemerintah.

Forum yang semula dirancang sebagai ruang dialog itu berakhir ricuh setelah sejumlah mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap kehadiran para pejabat Pemerintah. Mahasiswa menilai proses penyusunan berbagai kebijakan selama ini minim partisipasi publik sehingga forum tersebut dianggap tidak lagi mewakili ruang dialog yang substansial.

Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyayangkan pembubaran tersebut. Menurut dia, kegiatan itu seharusnya dapat menjadi kesempatan bertukar pandangan secara terbuka.

“Seharusnya kita bisa berdialog secara sehat dan terbuka. Saya datang dengan niat berdiskusi bersama mahasiswa, tetapi situasi di lapangan akhirnya tidak lagi kondusif,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia menilai kampus semestinya tetap menjadi ruang pertukaran gagasan yang terbuka, termasuk bagi perbedaan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.

Namun, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, melihat peristiwa tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, tindakan mahasiswa perlu dipahami dalam konteks meningkatnya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah belakangan ini.

Lucius menilai kehadiran para pejabat di tengah situasi tersebut dipersepsikan mahasiswa sebagai momentum untuk mengekspresikan sikap kritis mereka. Karena itu, penolakan yang muncul tidak semata ditujukan pada forum diskusi, melainkan juga menjadi simbol ketidakpuasan terhadap pola pengambilan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan publik.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa publik tetap dapat memiliki pandangan berbeda terhadap metode yang dipilih mahasiswa. Yang menjadi inti persoalan, menurutnya, adalah tuntutan agar pemerintah lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam proses penyusunan serta pelaksanaan kebijakan.

Dalam pandangan sebagian mahasiswa, sejumlah kebijakan telah diputuskan dan dijalankan tanpa ruang dialog yang cukup sejak tahap perencanaan. Akibatnya, forum yang hadir setelah kebijakan berjalan dianggap lebih menyerupai sosialisasi daripada ruang diskusi yang benar-benar setara.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul bukan sekadar soal setuju atau menolak forum kampus, tetapi juga tentang bagaimana membangun kembali kepercayaan publik terhadap proses dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa.