Calon Wali Murid Ngadu, Dewan Lebak Murka

 

LEBAK - Sejumlah perwakilan calon wali murid di wilayah Kabupaten Lebak, tengah mendatangi Kantor DPRD Lebak. Kedatangan mereka untuk mengadukan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SLTA di wilayah tersebut.

 

Kedatangan para perwakilan calon wali murid itu, diterima oleh Anggota DPRD Lebak Komisi III. Bahkan langsung melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), di salah satu ruangan di DPRD Lebak, Senin (22/6). Namun, RDP tersebut tak dihadiri para pihak terkait yang diundang, sehingga membuat Anggota Dewan Lebak murka (marah besar).

 

Menurut sejumlah calon wali siswa itu, bahwa mekanisme SPMB yang diberlakukan di beberapa sekolah tingkat SLTA, tidak sesuai dengan harapan para siswa. Lantaran, banyak siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi tapi tidak diterima karena nilai ijazah tidak masuk kategori.

 

“Adik saya saat mendaftar ke salah satu SLTA melalui jalur zonasi tidak diterima oleh sekolah itu, dengan alasan nilainya di bawah 80,” ungkap salah seorang perwakilan wali murid saat ikut RDP dengan anggota DPRD Lebak Komisi III.

 

“Saya heran, diadakan jalur zonasi tapi yang menjadi patokannya itu nilai ijazah. Ya, itu namanya tidak sesuai dengan sistem yang ada,” sambungnya.

 

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta, mengaku kecewa atas ketidakhadiran pihak yang telah diundang secara resmi oleh DPRD dalam RDP ini.

 

“Undangan dari DPRD sudah resmi. Sepertinya terkesan Kepala KCD Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Lebak ini menghalang-halangi. Kami DPRD sangat kecewa,” tegasnya.

 

Menurutnya, meskipun SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, keberadaan sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah Kabupaten Lebak sehingga persoalan yang muncul tetap menjadi perhatian DPRD.

 

“Padahal kami paham betul SMA dan SMK itu merupakan kewenangan provinsi. Tapi kan keberadaannya di Lebak, jadi kami harus membantu warga Lebak ketika ada persoalan,” katanya.

 

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, RDP digelar sebagai tindak lanjut atas berbagai aduan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB.

 

Menurut dia, pendidikan merupakan sektor yang sangat fundamental sehingga setiap persoalan yang muncul harus segera direspons bersama.

 

“Nah, pendidikan itu sangat fundamental dan mestinya kita respons ketika ada persoalan. DPRD ingin membantu menyampaikan informasi, dasar hukum, dan berbagai materi kepada masyarakat melalui RDP ini, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh,” tegasnya.

 

Ia menilai RDP seharusnya menjadi ruang untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB. “Jadi RDP ini jalan keluar, menjadi solusi. Tapi Kepala KCD dan kepala sekolah terkesan menghindar,” ujarnya.

 

Junaedi juga menilai ketidakhadiran para pihak yang diundang semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa akses untuk berdiskusi terkait persoalan pendidikan masih sulit.

 

“Pantas saja masyarakat sulit mengakses dan berdiskusi. Dipanggil DPRD saja tidak hadir. Padahal kami ingin menjalankan fungsi kontrol DPRD ketika terjadi persoalan,” katanya lagi.

 

Ia menambahkan, persoalan pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten.

 

“Kita bicara IPM Banten yang masih rendah, misalnya. Ini menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan. Salahnya dimana? Mari kita duduk bersama-sama,” katanya.

 

“Jangan sampai ada yang dizalimi, diskriminatif, apalagi sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan hak pendidikan untuk anak-anaknya,” sambungnya.

 

Junaedi juga meminta Gubernur Banten, Andra Soni, untuk mengevaluasi kinerja Kepala KCD Dinas Pendidikan Wilayah Lebak dan para kepala sekolah yang tidak menghadiri RDP.

 

“Gubernur harus mengevaluasi KCD Lebak dan kepala sekolah yang notabene kinerjanya sangat buruk. Kami mendukung Gubernur Banten karena sistemnya sudah bagus. Kami tidak mempersoalkan sistem jika pelaksananya bekerja dengan baik,” tandasnya.