Efisiensi Signifikan, Anggaran MBG Dipangkas Besar-besaran Pemerintah Perkuat Pengawasan Agar Program Tepat Sasaran

JAKARTA  – Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar penggunaan anggaran lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak terbuang percuma.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai menerima laporan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menurut Purbaya, evaluasi menyeluruh dilakukan setelah pemerintah mencermati berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program MBG di sejumlah daerah. Pembenahan difokuskan pada tata kelola, pengawasan, efisiensi belanja, hingga penguatan sumber daya manusia.

“Kepala BGN sudah melaporkan akan ada penghematan lanjutan dari program ini. Nilainya cukup signifikan, namun detailnya akan diumumkan langsung oleh BGN,” ujar Purbaya.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah pengawasan penggunaan anggaran di daerah. Untuk itu, Kementerian Keuangan siap mengerahkan jaringan kantor vertikalnya guna memantau operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala.

Purbaya menegaskan, efisiensi tidak dilakukan dengan menurunkan kualitas makanan yang diterima masyarakat. Fokus utama justru diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, serta penguatan kualitas pelaksana di lapangan.

Meski belum mengungkap angka pasti, Purbaya membuka kemungkinan efisiensi anggaran dapat mencapai lebih dari Rp40 triliun, selama tidak mengganggu keberlangsungan program.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan akan melibatkan berbagai unit kerja untuk mendukung pengawasan dan peningkatan kapasitas pengelola MBG di daerah.

Sementara itu, BGN menegaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan memastikan program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah juga menargetkan evaluasi rutin setiap dua bulan agar seluruh rekomendasi perbaikan dapat berjalan optimal.

Ke depan, prioritas pelaksanaan MBG akan diarahkan kepada kelompok 3B — ibu hamil, ibu menyusui, dan balita — serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan harapan manfaat program semakin merata dan berkualitas.