Pemkot Usul Tambah SMA Negeri Baru

CIPUTAT-Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), penanganan banjir, pengelolaan sampah, hingga perlindungan perempuan dan anak menjadi topik yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) ke anggota DPRD Banten.

 

Sejumlah isu itu disampaikan saat Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten melaksanakan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Jumat (26/6).

 

Selain itu, kebutuhan pembangunan SMA Negeri baru serta persoalan yang berkembang di kawasan Cluster Cendana Puri Serpong 2 juga disampaikan sebagai bagian dari aspirasi daerah yang memerlukan perhatian lintas kewenangan.

 

Asisten Daerah (Asda) II Kota Tangsel, Heru Agus Santoso mengatakan, forum reses menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemkot Tangsel dan DPRD Provinsi Banten dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

 

"Berbagai persoalan strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat kami sampaikan kepada DPRD Provinsi Banten hari ini supaya bisa menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing," ujar Heru.

 

Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama. Pemkot Tangsel kembali mendorong adanya penambahan SMA Negeri guna mengakomodasi tingginya kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan SPMB. Pemkot juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten agar rencana tersebut dapat direalisasikan.

 

Tak hanya pendidikan, pengelolaan sampah juga menjadi pembahasan penting. Pemkot Tangsel memaparkan sejumlah langkah yang tengah dilakukan, termasuk memperkuat koordinasi dengan daerah lain dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

 

Persoalan banjir di sejumlah titik rawan turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Upaya penguatan infrastruktur pengendalian banjir dinilai membutuhkan sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi agar penanganannya dapat berjalan lebih optimal.

 

Dalam kesempatan itu, Pemkot Tangsel juga menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

 

Sementara, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo memastikan, seluruh aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kota Tangsel akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Provinsi Banten sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

 

"Melalui reses yang hari ini kita laksanakan, nantinya semua aspirasi dari Pemkot Tangsel juga akan menjadi bahan pembahasan kita di DPRD Provinsi Banten, dan kita harapkan nantinya akan ada solusi-solusi yang strategis terkait isu-isu yang ada," kata Budi.

 

Ia berharap sinergi antara Pemkot Tangsel dan DPRD Provinsi Banten terus diperkuat agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun program pembangunan sesuai kewenangan masing-masing.