Bawaslu Tangsel Gandeng DP3AP2KB, Dorong Perempuan Berperan Aktif Jaga Demokrasi

CIPUTAT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan memperkuat kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel. Sinergi tersebut dibangun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan demokrasi yang inklusif.

 

Audiensi yang berlangsung di Kantor DP3AP2KB Kota Tangsel, Gedung 3 Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangsel, Kepala Sekretariat, jajaran kasubbag dan staf Bawaslu, serta jajaran DP3AP2KB.

 

Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal mempererat koordinasi antarlembaga dalam mendukung berbagai program pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di masa mendatang.

 

"Melalui peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, keluarga, dan kelompok rentan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan," ujar Acep, Selasa (14/7).

 

Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, terutama perempuan dan keluarga, memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan bersama.

 

Selain membahas penguatan pengawasan partisipatif, kedua instansi juga berdiskusi mengenai persoalan sosial yang masih kerap terjadi di masyarakat, seperti kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Isu tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3AP2KB Kota Tangsel Cahyadi mengatakan, masih banyak korban kekerasan maupun pelecehan yang memilih diam karena berbagai alasan, mulai dari rasa malu hingga tidak mengetahui saluran pengaduan yang dapat diakses.

 

"Banyak yang menjadi korban atau bahkan tidak mengetahui bahwa kita menjadi salah satu korban, mengapa tidak berani menyampaikan atau speak up karena memang banyak hal. Terkait kita mungkin ada rasa malu, kemudian juga terkait dengan tidak aman dan tidak nyaman atau bahkan mau lapor ke mana? Ini menjadi dilema yang faktanya ada di masyarakat secara umum seperti itu dan pada saat nanti kita melakukan sosialisasi itu lah yang akan kita dorong," jelas Cahyadi.

 

Ia berharap sosialisasi yang dilakukan DP3AP2KB ke depan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak, tetapi juga mendorong korban agar berani melapor ketika mengalami atau mengetahui adanya tindak kekerasan maupun pelecehan. Kolaborasi dengan Bawaslu pun diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat budaya demokrasi yang aman, inklusif, dan berintegritas.