Anggaran BGN 2027 Capai Rp240,2 Triliun, 97 Persen Dialokasikan untuk Program MBG

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp240,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Hampir seluruh anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari total anggaran yang disiapkan, sekitar 97 persen atau setara dengan Rp232,8 triliun dialokasikan untuk membiayai program MBG. Sementara sekitar 3 persen atau kurang lebih Rp7,4 triliun digunakan untuk kebutuhan operasional BGN.

Komposisi anggaran tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas Kepala BGN Sudaryono ketika bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Pertemuan tersebut, menurut Sudaryono, dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus membahas secara lebih rinci mengenai pengelolaan anggaran BGN pada tahun depan.

“Kami istilahnya brainstorming dengan Pak Menkeu. Jadi Pak Menkeu juga sedikit banyak beliau tahu. Kami juga detailnya kami tahu, sehingga kami brainstorming, penyamaan frekuensi dan persepsi,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan, porsi terbesar anggaran BGN memang diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG. Sedangkan anggaran operasional yang porsinya hanya sekitar 3 persen akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kelembagaan.

Anggaran operasional tersebut antara lain digunakan untuk fungsi pengawasan dan monitoring program, termasuk membiayai kebutuhan gaji pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BGN serta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dengan komposisi tersebut, sebagian besar dana yang dikelola BGN pada 2027 secara langsung diarahkan untuk memastikan program MBG dapat terus berjalan dan menjangkau kelompok penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah.

Anggaran dan Penerima MBG Menurun
Alokasi anggaran BGN pada 2027 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, BGN mendapatkan anggaran sekitar Rp268 triliun.

Selain penurunan anggaran, jumlah target penerima manfaat MBG pada 2027 juga mengalami perubahan. Jika pada 2026 pemerintah menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat, pada 2027 jumlah tersebut menjadi sekitar 72,1 juta orang.

Sudaryono mengatakan, penurunan target tersebut bukan semata-mata karena pengurangan program. BGN melakukan penajaman sasaran penerima manfaat agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan penyisiran terhadap data penerima manfaat. BGN juga melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang selama ini masuk dalam cakupan program MBG.

Menurut Sudaryono, dari hasil evaluasi tersebut terdapat sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai sebagai sekolah elite di berbagai daerah dan kemudian dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
“80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya. Itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG,” kata Sudaryono.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG lebih diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi dari pemerintah.

Sekolah dengan Sistem Konsumsi Mandiri Dikecualikan
Selain sekolah swasta yang dinilai elite, BGN juga mengecualikan sejumlah sekolah berasrama dan pesantren yang telah memiliki sistem pemenuhan makanan secara mandiri bagi para siswanya.

Artinya, sekolah yang sudah memiliki mekanisme penyediaan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi sendiri tidak menjadi prioritas penerima program MBG.

Salah satu sekolah yang disebut Sudaryono adalah SMA Taruna Nusantara. Sekolah tersebut dinilai telah memiliki sistem pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi bagi peserta didiknya sebagai bagian dari sistem pendidikan berasrama yang diterapkan.

“Misalnya JIS atau Cikal, atau Taruna Nusantara. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” ujar Sudaryono.

Untuk meningkatkan keterbukaan informasi, status sekolah yang mendapatkan maupun tidak mendapatkan alokasi MBG dapat dipantau melalui sistem Radar MBG.

Masyarakat dapat memasukkan nama sekolah ke dalam sistem tersebut untuk mengetahui apakah sekolah bersangkutan mendapatkan alokasi program MBG atau tidak.

BGN Temukan Potensi Data Ganda
Selain mengevaluasi sekolah penerima, BGN juga melakukan pembenahan terhadap basis data penerima manfaat. Dari hasil penyisiran sementara, ditemukan adanya potensi penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali
Sudaryono menyebut, terdapat potensi pengurangan sekitar 6 juta penerima manfaat setelah dilakukan pencocokan dan verifikasi data.

“Yang tahun ini kita lagi sisir, ada pengurangan sekitar 6 jutaan, 6 juta penerima manfaat,” ungkapnya.
Data ganda tersebut dapat terjadi karena seseorang tercatat sebagai penerima manfaat di lebih dari satu institusi pendidikan.

Sebagai contoh, seorang anak dapat tercatat sebagai santri di sebuah pesantren sekaligus terdaftar sebagai siswa di sekolah lain. Jika data tersebut tidak dilakukan pencocokan, satu orang berpotensi dihitung sebagai dua penerima manfaat.

Karena itu, BGN terus melakukan sinkronisasi dan penyisiran data agar jumlah penerima manfaat yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan perencanaan anggaran. Dengan data penerima yang lebih akurat, anggaran MBG diharapkan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi pemborosan akibat perhitungan penerima ganda.

Menkeu: Permintaan MBG dari Sekolah Masif

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Program MBG mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya sekolah yang mengajukan permohonan agar dapat memperoleh penyaluran program tersebut.

Purbaya mengatakan, dirinya sempat menanyakan kepada Sudaryono mengenai jumlah sekolah yang menginginkan program MBG. Berdasarkan informasi yang diterimanya, permintaan dari sekolah untuk mendapatkan program tersebut cukup besar.

“Nggak tahu saya. Dia nggak bilang sekolah elite. Tapi begini, saya tanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, dan itu cukup masif yang minta,” ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci sekolah mana saja yang masuk kategori sekolah elite dan dikeluarkan dari daftar penerima MBG.

Ia justru mendorong BGN untuk membuka data sekolah yang mengajukan permohonan program MBG kepada publik.

Menurut Purbaya, keterbukaan mengenai jumlah sekolah yang mengajukan permohonan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Saya bilang, kalau itu Anda (Sudaryono) umumkanlah ke publik, berapa sekolah yang minta itu. Sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar,” pungkas Purbaya.

Dengan alokasi Rp240,2 triliun pada 2027, pemerintah menempatkan MBG sebagai fokus utama belanja BGN. Di sisi lain, penurunan target penerima serta proses verifikasi data menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menajamkan sasaran program agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.