BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Mayoritas Sekolah Swasta Mandiri

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah yang dicoret mayoritas merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial.
Sekolah-sekolah tersebut tidak lagi bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga tidak menjadi prioritas penerima program MBG.

Menurut Sudaryono, pendataan satuan pendidikan dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Dari sekitar 580.000 satuan pendidikan yang mencakup sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya, lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan program MBG.

"Dari total sekitar 580.000 satuan pendidikan yang terdiri dari sekolah-sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya, lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan Program MBG," kata Sudaryono melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (10/9/2026).
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum tersentuh program MBG.

Sudaryono menyebut BGN menerima banyak permohonan dari sekolah yang belum memperoleh program tersebut. Namun, setiap permohonan akan diverifikasi dan diinvestigasi terlebih dahulu sebelum layanan MBG diberikan secara bertahap.

BGN, lanjutnya, memprioritaskan sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi hingga sangat tinggi.
"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T: terdepan, terluar, dan tertinggal. Serta wilayah dengan angka stunting tinggi dan tinggi sekali," ujarnya.

Sudaryono mencontohkan Maluku dan Papua. Saat ini, sekitar 15.000 sekolah di kedua wilayah tersebut belum terakses program MBG.

Untuk memperluas jangkauan program, BGN akan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah prioritas.

"Kami akan segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tempat-tempat prioritas tadi, secara bertahap dan terukur. Sehingga, implementasi program aktivasi pembukaan dapur SPPG akan berjalan aman, efisien, dan tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan," pungkas Sudaryono.