Bahan MBG Dibagikan Ke Warga Terdampak Abu Vulkanik

PANDEGLANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang, berhenti beroperasi sementara selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat dampak hujan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK). Selama siswa belajar dari rumah, makanan MBG tidak didistribusikan ke sekolah.

 

Kebijakan PJJ diberlakukan selama tiga hari mengikuti instruksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap pelajar.

 

Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Doni Hermawan, membenarkan distribusi MBG dihentikan sementara karena siswa tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

 

“Karena anak-anak sekolah diliburkan dan belajar dari rumah, MBG sementara tidak dibagikan ke siswa,” ungkap Doni saat dikonfirmasi via panggilan WhatsApp (WA), Selasa (8/9).

 

Doni mengatakan keputusan PJJ diterima secara mendadak. Akibatnya, sejumlah mitra dapur MBG sudah terlanjur membeli bahan makanan, bahkan sebagian telah memasak.

 

“PJJ diputuskan mendadak, sementara beberapa mitra dapur sudah belanja bahan makanan, bahkan ada yang sudah memasak,” katanya.

 

Lanjut Doni, supaya bahan makanan tidak terbuang, Satgas MBG berkoordinasi dengan Korwil dan KSPPG Banten-DKI untuk mengalihkan distribusi atau membagikan kepada masyarakat yang terdampak erupsi.

 

“Bahan makanan yang sudah dibeli dibagikan ke masyarakat sekitar dapur, pengemudi ojek, UMKM yang tutup di sekitar sekolah, hingga warga terdampak erupsi,” jelas Doni.

 

Meski distribusi ke siswa dihentikan, Doni menegaskan dapur MBG tidak ditutup permanen. Operasional dapur hanya dihentikan sementara selama kebijakan PJJ berlangsung. “Dapur MBG tidak ditutup, hanya berhenti sementara menyesuaikan kebijakan PJJ,” tegasnya.

 

Di sisi lain tambah Doni, mengakui masih ada sejumlah dapur MBG yang di suspend karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah meminta Dinas Kesehatan mempercepat proses verifikasi dan penerbitan sertifikat tersebut.

 

“Yang disuspensi ada beberapa, tetapi jumlah pastinya masih diverifikasi. Kami sudah meminta Dinas Kesehatan membantu percepatan perizinannya,” tandasnya.