879 Balita Di Tangsel Alami Stunting

 

SERPONG-Sebanyak 879 balita di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengalami stunting berdasarkan hasil pengukuran hingga Agustus 2026. Kasus prevalensi meningkat di tiga kecamatan yakni, Setu, Ciputat Timur, dan Serpong Utara.

 

 Data tersebut terungkap dari kegiatan Publikasi Stunting di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Ciputat, Rabu (16/9).

 

 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel, Lilis Suryani mengatakan, angka stunting tahun ini tercatat 879 balita atau 0,75 persen.

 

 "Kalau dibanding tahun lalu itu turun. Tahun lalu itu ada 917 anak dengan prevalensi 0,79 persen. Tahun ini menjadi 879 anak dengan prevalensi 0,75 persen," paparnya.

 

 Jumlah tersebut tersebar di seluruh tujuh kecamatan. Dari hasil pendataan, tiga kecamatan mengalami kenaikan kasus, yakni Setu, Serpong dan Serpong Utara. Sedangkan, empat kecamatan lainnya mengalami penurunan.

 

 Untuk prevalensi, tiga wilayah dengan angka tertinggi adalah Kecamatan Setu, Serpong dan Ciputat Timur. Sedangkan, prevalensi terendah berada di Kecamatan Serpong Utara.

 

 Lilis menjelaskan, angka prevalensi harus dilihat berdasarkan jumlah sasaran di masing-masing wilayah. Karena itu, jumlah kasus yang lebih besar belum tentu menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi.

 

 “Kalau ini kan prevalensi ya, kalau jumlah kan sesuai dengan jumlah sasarannya. Jadi kita lihatnya dari prevalensi. Bisa saja dia jumlahnya lebih kecil tapi prevalensinya kok tinggi,” ujarnya.

 

 Sementara, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, publikasi hasil pengukuran tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memastikan penanganan stunting dilakukan berdasarkan data yang akurat. Data yang dihimpun bahkan telah mencantumkan identitas dan alamat anak yang mengalami stunting.

 

 “Jadi kami mendapatkan informasi secara akurat jumlah by name by address masyarakat atau anak-anak yang dalam kondisi stunting,” ujar Pilar.

 

 Data tersebut selanjutnya disebarkan kepada kecamatan untuk ditindaklanjuti bersama kelurahan dan perangkat daerah terkait. 

 

 Pemerintah ingin setiap kasus tidak hanya dicatat, tetapi juga ditelusuri penyebabnya sehingga intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga.

 

 Pilar menyebut, penyebab stunting sangat kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga dapat dipengaruhi kondisi lingkungan, sanitasi, kualitas hunian, kesehatan orang tua, persoalan sosial hingga kondisi ekonomi keluarga.

 

 Jika persoalannya berkaitan dengan sanitasi buruk, misalnya saluran pembuangan limbah rumah tangga yang tidak memadai, maka dapat ditangani melalui program pembangunan septic tank. 

 

 Sementara, kondisi rumah yang tidak sehat, seperti minim pencahayaan, kurang sirkulasi udara dan lembap, dapat diarahkan melalui program bedah rumah.

 

 

 Begitu pula apabila ditemukan persoalan kesehatan pada orang tua, seperti anemia atau kekurangan energi kronis, maka penanganannya dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan dan pos gizi. 

 Sedangkan, persoalan sosial maupun ekonomi akan dikoordinasikan dengan perangkat kewilayahan dan perangkat daerah terkait.

 “Jadi ini penting sekali semua dinas untuk sama-sama bisa bekerja menangani stunting ini karena ini bukan hanya tugas daripada dinas kesehatan. Karena faktor stunting itu sangat luas. Sangat luas kompleks,” tegasnya.

 Menurut Pilar, pola hidup dan pola asuh keluarga juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Sebab, anak dengan masalah stunting tidak selalu berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah.

 

 “Bisa saja kehidupan ekonomi nggak masalah, tapi kesadaran dalam makanan sehat hidup sehat kurang. Ada,” katanya.

 

 Menurut Pilar, kondisi gizi orang tua saat masa kehamilan dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak.

 

 Pilar berharap penanganan stunting terus diperkuat hingga kasusnya dapat ditekan seminimal mungkin. Ia mengajak tenaga kesehatan, puskesmas, posyandu, organisasi masyarakat, Kementerian Agama, sekolah keagamaan hingga pihak swasta untuk bersama-sama terlibat.

 

 Menurutnya, upaya menciptakan sumber daya manusia unggul harus dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut pada 1.000 hari pertama kehidupan.

 

 "Saya harap angkanya terus turun. Karena untuk menjadikan sumber daya manusia yang unggul itu dilakukan penanganannya sejak di dalam kandungan dan 1000 pertama kehidupan,” harapnya.(rmn)