Data Desil Bermasalah, DPRD DKI Minta Pemprov Buka Posko Pengaduan

JAKARTA — Persoalan akurasi data pemeringkatan kesejahteraan atau desil warga Jakarta menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Kesalahan data dinilai berpotensi membuat warga yang seharusnya menerima bantuan sosial (Bansos) justru kehilangan haknya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Gias Kumari Putra meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Salah satunya dengan membuka posko di tingkat kelurahan atau kecamatan.

Menurut Gias, posko tersebut penting untuk menampung keberatan warga sekaligus melakukan verifikasi terhadap data ekonomi yang digunakan dalam menentukan status desil.

“Jika terjadi ketidaksesuaian, masyarakat juga harus memiliki jalur klarifikasi yang mudah, cepat, dan tidak berbelit,” ujar Gias di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Ia mencontohkan sejumlah wali murid yang mendatangi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI setelah mendapat informasi dari sekolah bahwa mereka tercatat memiliki harta kekayaan lebih dari Rp1 miliar.

“Wali murid berbondong-bondong datang ke Bapenda untuk meminta klarifikasi,” katanya.

Gias menilai kejadian tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi data antarlembaga, termasuk antara Bapenda dan Dinas Pendidikan. Data yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan harus mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga yang sebenarnya.

Keberadaan posko pengaduan di wilayah, lanjutnya, juga dapat memangkas beban masyarakat yang harus mendatangi kantor instansi tertentu untuk melakukan klarifikasi.
“Bapenda perlu membuat posko di kelurahan atau kecamatan,” sarannya.

Posko itu nantinya dapat menjadi pusat koordinasi antara warga, sekolah, Bapenda, Dinas Pendidikan, dan perangkat daerah lainnya. Setiap laporan masyarakat bisa diverifikasi, kemudian data yang terbukti keliru segera diperbarui.

Gias juga meminta sinkronisasi data dilakukan secara berkala. Menurutnya, pembenahan data desil bukan sekadar persoalan administrasi karena berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran program bantuan Pemerintah.

“Jangan sampai warga kehilangan bantuan hanya karena persoalan data,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Iqbal Akbarudin mengakui, persoalan pendataan penerima Bansos masih menjadi tantangan dalam penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemprov DKI, kata dia, terus mempercepat penerapan DTSEN sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

“Di era desil ini, kita harapkan itu dapat terjawab. Semangatnya sama dengan Pak Presiden Prabowo, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Iqbal dalam rapat APBD Perubahan 2026 di DPRD DKI Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Iqbal menjelaskan, DTSEN mengintegrasikan sejumlah sumber data, antara lain Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Data tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyaluran Bansos dan pelaksanaan berbagai intervensi Pemerintah.

Namun, ia mengakui masih terdapat kemungkinan kesalahan dalam pendataan. Warga yang seharusnya menerima bantuan bisa saja belum masuk data, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria dapat tercatat sebagai penerima.
“Pak Mensos juga sudah menyampaikan, mungkin ada error dalam DTSEN.

 Wajarlah, karena barang baru,” ujar Iqbal.

Untuk memperkuat tata kelola data, Dinsos DKI tengah menyusun rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelolaan DTSEN. Aturan tersebut akan mencakup mekanisme pemutakhiran dan pemanfaatan data, sistem informasi, serta monitoring dan evaluasi.

Penyusunan regulasi melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Pusat Data dan Informasi Dinsos, Pendamping Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Kesehatan, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.