Karhutla Ganggu Penerbangan, Menhut dan Kepala BNPB Pilih Ngantor di Kalteng

KALTENG — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum juga mereda. Kabut asap bahkan mulai mengganggu aktivitas penerbangan, mendorong Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berkantor sementara di Kalteng untuk memimpin langsung penanganan.

Keduanya semula datang ke Kalteng untuk meninjau penanganan karhutla. Namun, kondisi asap yang terus meningkat dan hujan yang belum turun selama sepekan membuat mereka memutuskan memperpanjang kunjungan.

“Kami berdua yang tadinya hanya berkunjung, kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah,” ujar Suharyanto di Kalteng, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut diambil agar penanganan karhutla dapat dipantau dan dikoordinasikan langsung di lapangan, termasuk mengatasi kabut asap yang mengurangi jarak pandang.

Luas lahan terbakar di Kalteng tercatat sekitar 180 hektare. Satgas darat mampu memadamkan sekitar 150 hektare dalam sehari, sehingga tersisa sekitar 30 hektare yang masih dalam penanganan.

Namun, upaya pemadaman menghadapi tantangan karena titik api baru terus bermunculan. Lahan gambut yang telah dipadamkan juga berpotensi kembali terbakar.

“Masih ada kebakaran-kebakaran baru dan lahan gambut yang sudah kita padamkan bisa menyala kembali,” kata Suharyanto.

Kabut asap menjadi persoalan lain karena belum ada teknologi yang dapat menghilangkannya secara langsung. Angin dan hujan menjadi faktor utama yang dapat membantu mengurai asap.
Pemerintah pun mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan. Namun, operasi dari Bandara Cilik Riwut sempat terkendala jarak pandang yang rendah.

Sebagai alternatif, OMC kemudian dilakukan dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Bandara Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalteng.

Operasi tersebut disesuaikan dengan potensi pertumbuhan awan hujan berdasarkan prakiraan BMKG. Pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan OMC hingga hujan turun dan membantu mengurangi kabut asap.
“Hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap,” ujar Suharyanto.

Cabut Izin Lima Perusahaan
Di sisi lain, pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang dinilai mengabaikan kewajiban pengelolaan kawasan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalteng.

Kelima perusahaan tersebut yakni PT WLJ di Sanggau dan Sekadau, Kalbar, dengan luas konsesi sekitar 29.140 hektare; PT PMB di Banjar, Kalsel, seluas 11.882 hektare; PT PWN di Lamandau, Kalteng, seluas 3.812 hektare; PT GPP di Lamandau, Sukamara, dan Ketapang, seluas 28.990 hektare; serta PT BWL di Kapuas, Kalteng, seluas 18.640 hektare.

Total konsesi kelima perusahaan mencapai 92.464 hektare. Dari kawasan tersebut, area yang terbakar tercatat 1.169,13 hektare.

Raja Juli menegaskan, pencabutan izin dilakukan karena perusahaan dinilai melanggar kewajiban sebagai pemegang konsesi atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
“Namun, sekali lagi karena mereka mengabaikan, tidak peduli dengan hal itu, maka hari ini saya cabut,” tegasnya.

10.700 Personel Dikerahkan
Pemprov Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Sebanyak 13 kabupaten dan satu kota berstatus tanggap darurat, sementara Kabupaten Lamandau masih berstatus siaga darurat.

Sekitar 10.700 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, relawan, dan ASN dikerahkan untuk menangani karhutla.
Dinas Kehutanan Kalteng mengaktifkan 946 personel di 19 posko. TNI juga mengerahkan sekitar 1.220 personel untuk mendukung operasi di lapangan.

Peralatan pemadaman turut diperkuat, mulai dari drone thermal, mesin pompa, selang, nozzle, kendaraan operasional hingga alat pelindung diri. Tiga drone thermal dan sekitar 300 mesin portable disiapkan untuk membantu memantau serta memadamkan titik api.

BMKG memprakirakan potensi pertumbuhan awan hujan di Kalteng pada 21-28 September 2026. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan karhutla.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengapresiasi keputusan Menhut dan Kepala BNPB berkantor di Kalteng.

Menurut Alex, kehadiran langsung kedua pejabat tersebut di lokasi bencana dapat memperkuat koordinasi sekaligus memberi motivasi kepada petugas yang tengah berjibaku memadamkan karhutla.