DPRD Harap Proyek Penanganan Banjir Tuntas Tepat Waktu

SETU-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel segera menyelesaikan proyek penanganan banjir tepat Waktu. Sejumlah proyek yang menjadi perhatian meliputi pembangunan penampungan air, long storage atau tampungan air memanjang, perbaikan saluran drainase, serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. 

 

 Penyelesaian proyek-proyek tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko genangan dan banjir di sejumlah wilayah Tangsel.

 

 Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangsel, Rahmat Hidayat menegaskan, bahwa percepatan pekerjaan harus menjadi prioritas dinas teknis. Terlebih, infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran daerah harus segera berfungsi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

 "Kami meminta dinas-dinas teknis memastikan pekerjaan yang sudah direncanakan bisa diselesaikan sesuai target. Jangan sampai ketika musim hujan datang, proyek belum selesai,” kata Rahmat, Jumat (23/10).

 

 Menurut Rahmat, penanganan banjir tidak cukup dilakukan melalui pembangunan infrastruktur secara terpisah. Berbagai program, mulai dari penyediaan penampungan air hingga pembenahan drainase, perlu direncanakan secara terpadu agar dampaknya terhadap pengurangan banjir lebih optimal.

 

 Ia menilai, keterpaduan pembangunan menjadi faktor penting, terutama di kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan ketika hujan deras. Infrastruktur yang dibangun harus mampu mendukung sistem pengendalian air secara menyeluruh, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik di satu titik.

 

 Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana, Komisi IV DPRD Tangsel telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi proyek. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

 

 Melalui sidak tersebut, Komisi IV ingin melihat langsung perkembangan pekerjaan di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek. Hasil pemantauan itu menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam mendorong dinas terkait mengambil langkah perbaikan.

 

Rahmat mengatakan, proyek yang belum selesai ketika musim penghujan mulai berlangsung harus mendapatkan perhatian khusus. Namun, percepatan pekerjaan tidak boleh mengorbankan mutu bangunan maupun ketentuan teknis yang telah ditetapkan.

 

.“Jangan sampai pekerjaan fisik ini berjalan terlalu lama, sehingga manfaatnya belum bisa dirasakan masyarakat. Karena itu, kami mendorong dinas terkait untuk memaksimalkan waktu yang tersisa,” tegasnya.

 

 Ia juga mengingatkan seluruh OPD teknis agar tidak membiarkan pekerjaan yang seharusnya dapat dituntaskan pada tahun ini justru menjadi pekerjaan rumah (PR) pada tahun berikutnya. Setiap dinas diminta mengevaluasi progres proyek, memetakan hambatan, serta menentukan langkah konkret untuk mengejar target penyelesaian.

 

 Menurutnya, pengawasan terhadap proyek pembangunan tidak hanya berorientasi pada laporan administratif. DPRD ingin memastikan pekerjaan yang telah direncanakan dan dibiayai melalui anggaran daerah benar-benar terlaksana sesuai jadwal serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

 Rahmat menambahkan, apabila masih terdapat kebutuhan penanganan banjir yang belum dapat direalisasikan pada 2026, dinas terkait harus segera menyiapkan perencanaan lanjutan. Dengan persiapan yang matang, program yang belum terlaksana dapat diusulkan kembali untuk masuk dalam agenda pembangunan tahun berikutnya.

 

.“Kalau memang masih ada kekurangan, perencanaannya harus segera disiapkan agar tahun depan bisa ditindaklanjuti. Namun, pekerjaan yang saat ini sedang berjalan harus tetap diupayakan selesai sebelum akhir Desember,” ujarnya.

 

 Komisi IV juga mendorong dinas teknis agar tidak menunda penyelesaian persoalan yang sebenarnya dapat ditangani pada tahun anggaran berjalan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan proyek masih sesuai target atau membutuhkan langkah percepatan tambahan.

 

 Di sisi lain, kualitas infrastruktur tetap harus menjadi perhatian utama. Pembangunan yang selesai tepat waktu tetapi tidak berfungsi optimal justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dan tidak memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.

 

 Karena itu, Komisi IV DPRD Tangsel berharap seluruh OPD terkait dapat memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan anggaran 2026 secara efektif. Koordinasi antarinstansi, pengawasan lapangan, dan penyelesaian kendala teknis perlu diperkuat agar program penanganan banjir dapat berjalan sesuai sasaran.

 

 Rahmat menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran pembangunan daerah digunakan secara efektif dan menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat. Ia berharap upaya percepatan tersebut dapat meningkatkan kesiapan Tangsel menghadapi curah hujan yang berpotensi memicu genangan maupun banjir.

 

“Dengan penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan perencanaan lanjutan yang matang, upaya penanganan banjir di Tangsel diharapkan semakin optimal tanpa meninggalkan PR,” pungkasnya. (dra)