Bahlil Buru Pasokan BBM ke China dan India, Harga Pertalite Dipastikan Tetap

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bergerak mencari tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke China dan India. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah terganggunya jalur distribusi minyak global akibat konflik di Timur Tengah.

Bahlil bertolak ke kedua negara tersebut pada Selasa (27/10/2026). Pemerintah menargetkan penjajakan ini menghasilkan kontrak pengadaan BBM jangka panjang guna menjamin kepastian pasokan dalam negeri.

“Saya akan berangkat ke beberapa negara, termasuk India, China, dan beberapa negara, untuk mendapatkan kepastian pasokan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM. Ia memastikan stok nasional masih berada dalam batas aman sesuai standar minimum yang ditetapkan pemerintah.
“Rakyat Indonesia, tenang! Insya Allah saya memberikan jaminan atas arahan dan perintah Bapak Presiden Prabowo bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional,” tegasnya.

Ketahanan stok Pertalite dan Solar saat ini berkisar 16 hingga 20 hari. Sementara itu, kebutuhan Solar disebut sudah sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor.

Bahlil juga memastikan harga Pertalite tidak akan naik. Pemerintah berkomitmen mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya tegaskan tidak naik,” ujarnya.
Menurut Bahlil, anggaran subsidi dan kompensasi BBM masih terkendali meski harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berfluktuasi. Saat ini, rata-rata ICP berada di kisaran 72–75 dolar AS per barel.

Penyesuaian anggaran untuk menjaga kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“BBM subsidi tidak boleh naik sampai akhir tahun. Segala penyesuaian anggaran telah dikoordinasikan secara matang bersama Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian,” jelasnya.

Perkuat Jalur Pasokan Minyak
Selain memburu pasokan dari China dan India, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak mentah (storage) di dalam negeri. Fasilitas ini diharapkan mempercepat distribusi impor minyak sehingga tidak perlu singgah di negara lain sebelum tiba di Indonesia.

“Supaya kalau kita impor crude, tidak lagi mampir di negara A, negara B, negara C. Jadi, langsung ke Indonesia,” kata Bahlil.

Pemerintah juga memperluas diversifikasi sumber minyak mentah, termasuk menjajaki kerja sama dengan negara-negara Afrika. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan distribusi global akibat konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.

Sebelumnya, sekitar 23 persen pengiriman minyak Indonesia melewati jalur tersebut. Kondisi ini mendorong pemerintah mencari alternatif pasokan agar kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi.

Indonesia juga telah mengimpor minyak mentah dari Rusia melalui skema kerja sama antarpemerintah (government-to-government/G2G). Pada tahap pertama, Juni 2026, Indonesia mengimpor 770.000 barel minyak mentah Rusia senilai sekitar 75 juta dolar AS berdasarkan data Bea Cukai.

Pemerintah menyatakan terbuka menjalin kerja sama dengan negara produsen minyak mana pun, selama harga yang ditawarkan kompetitif dan kepastian pasokannya terjamin.

Pertamina Pantau Stok Harian
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) terus memantau ketersediaan BBM setiap hari bersama Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, stok BBM nasional masih dalam batas aman. Pertamina juga mengoptimalkan pemanfaatan minyak mentah domestik dan produksi kilang nasional untuk menjaga kesinambungan pasokan.

“Kegiatan kilang, pengadaan, dan distribusi terus berjalan, dan stok dipantau setiap hari bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas,” ujar Baron, Selasa (27/10/2026).

Pengadaan dari luar negeri tetap dilakukan sebagai pelengkap pasokan domestik untuk memenuhi kebutuhan nasional. Upaya tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026, yang menurut Pertamina memperluas pilihan sumber pasokan energi.

Pemerintah berharap kombinasi diversifikasi impor, optimalisasi produksi dalam negeri, dan penguatan infrastruktur penyimpanan dapat menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mempertahankan stabilitas harga BBM bersubsidi.