Mantan PM Muhyiddin Digarap KPK Malaysia
MALAYSIA - Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) alias KPK-nya negeri jiran itu, memulai penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana sebesar 600 miliar Ringgit (sekitar Rp 2.121 triliun) oleh Pemerintahan era Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin.
Dilansir kantor berita Malaysia Bernama, Komisioner MACC Azam Baki membenarkan, lembaga yang dipimpinnya tengah melakukan penyelidikan.
“Ya, MACC telah membuka berkas penyelidikan atas masaah tersebut (dana 600 miliar ringgit),” ujarnya singkat.
Kontroversi penggunaan dana darurat senilai lebih dari 600 miliar ringgit ketika negara itu menghadapi pandemi Covid-19 tersebut, pertama kali diangkat mantan Menteri Utama Melaka Adly Zahari pada 15 November.
Pada 5 Desember lalu, Perdana Menteri Malaysia yang baru dilantik, Anwar Ibrahim mengatakan, dia akan menyerahkannya kepada badan investigasi untuk menyelidiki masalah uang yang diduga disalahgunakan pemerintahan mantan PM Muhyiddin Yassin.
Menurut Anwar, Kementerian Keuangan mengakui adanya beberapa pelanggaran terkait dana tersebut. Namun Muhyiddin membantah tuduhan penyelewengan dana negara tersebut.
Dia mengatakan, dana sebesar itu pasti tidak akan luput dari perhatian Departemen Audit Nasional (JAN), yang mengaudit pengeluaran Pemerintah setiap tahun dan laporannya kemudian disajikan Komite Akuntan Publik (PAC) di Parlemen.
“Tidak ada satu sen pun dari uang ini yang masuk ke rekening pribadi saya. Tidak masuk akal jika uang yang dimaksudkan untuk bantuan publik, yang langsung disetorkan ke rekening orang-orang, dapat dialihkan ke rekening saya,” cetus Ketua Perikatan Nasional yang juga pemimpin oposisiq itu.
“Sangat tidak mungkin JAN dan PAC mengabaikan jumlah yang begitu besar,” elak Muhyiddin dalam sebuah postingan Facebook.
Muhyiddin mengklaim, tuduhan ini baru dimunculkan baru-baru ini sebagai cara untuk membungkam oposisi. “Jangan terus-menerus menuding orang lain dengan tuduhan yang tidak masuk akal hanya untuk menutupiq kelemahan Pemerintah saat ini,” cetusnya.
“Anda telah menjadi Pemerintah, jadi bertindaklah seperti Pemerintah, daripada melmainkan semua gerakan politik ini. Karenaq rakyat hanya tertarik pada apa yang direncanakan Pemerintah untuk mereka,” pungkasnya.
Sumber berita rm.id :
Nasional | 1 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu