Kapolri Ungkap Rantai Penyadapan Ilegal, Perintah Diduga Berasal dari Jenderal LSP

JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap rangkaian dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting. Hasil penyidikan sementara mengindikasikan adanya perintah dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang disalurkan melalui sejumlah pejabat di lingkungan Polri.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi memaparkan dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Kasus ini bermula dari dugaan perintah lisan yang disampaikan AS, saat menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon), untuk menyadap sejumlah nomor telepon. Perintah tersebut diduga dijalankan tanpa surat permohonan penyidik dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.

Persoalan mulai terungkap setelah pada Oktober 2026 AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk mengoordinasikan penyadapan. Tidak hanya itu, data hasil penyadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan Pen Link X (PLX) juga diduga dihapus.

"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor. Sehingga, pada 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri," kata Suyudi.

Laporan tersebut kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor dirahasiakan.

Dugaan tindak pidana dalam perkara ini meliputi penyadapan, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik. Peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

Lima Tahap Penyadapan

Suyudi mengungkapkan, penyidik menemukan lima tahapan yang diduga menjadi modus operandi dalam praktik penyadapan ilegal tersebut, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data.

Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Instruksi selanjutnya disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun laporan polisi.

"Kedua, provisioning. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan pemeriksaan keterkaitannya dengan perkara pro justitia," jelasnya.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor hasil penyadapan, kemudian menyusunnya dalam bentuk transkripsi.

Keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP. Terakhir, pada Oktober 2026, data penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS oleh tim TSU.

Dua Jalur Operasional

Kapolri juga membeberkan adanya dua jalur dalam proses provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi.

Jalur resmi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosesnya harus diawali surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, dan chart. Setelah itu, dilakukan verifikasi serta persetujuan berjenjang sebelum tim TSU menjalankan provisioning.

Sebaliknya, jalur internal atau atensi diduga berlangsung tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analisis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," beber Suyudi.

Kedua jalur tersebut menggunakan perangkat dan sistem teknis yang sama. Kondisi ini diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi sulit dibedakan dari penyadapan resmi.

Sejumlah Prosedur Diduga Dilanggar
Suyudi menegaskan, Perkap Nomor 5 Tahun 2010 mengatur bahwa penyadapan harus berdasarkan permintaan tertulis penyidik, disertai persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Hasil penyadapan juga hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Sementara pemusnahan data wajib mengikuti ketentuan dan dilengkapi berita acara.

Namun, dalam perkara ini, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan. Di antaranya perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, serta penghapusan data elektronik.

"Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," tandas Suyudi.